JAKARTA, KAPOL.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menggulirkan usulan progresif untuk membatasi masa jabatan Ketua Umum partai politik maksimal dua periode.
Langkah ini diambil sebagai upaya sistemik untuk memperbaiki tata kelola demokrasi internal sekaligus menutup celah praktik korupsi yang kerap berakar dari sentralisasi kekuasaan.
Wacana ini mencuat sebagai respons atas fenomena langgengnya kepemimpinan sejumlah tokoh politik yang menjabat selama berdekade-dekade. KPK menilai, absennya aturan baku mengenai masa jabatan telah menciptakan hegemoni elite yang menghambat sirkulasi kepemimpinan dan proses kaderisasi yang sehat.
Berdasarkan hasil kajian mendalam lembaga antirasuah tersebut, pembatasan masa jabatan bukan sekadar urusan pergantian figur, melainkan strategi pencegahan korupsi di sektor politik. KPK menyoroti tiga faktor utama yang memicu praktik lancung di lingkungan partai:
Biaya politik yang tinggi. Sistem kaderisasi yang lemah dan Sentralisasi kekuasaan pada figur tertentu.
“Pembatasan ini diperlukan agar partai tidak didominasi oleh elite tertentu saja, sehingga sirkulasi kepemimpinan dapat berjalan lebih terbuka,” tulis KPK dalam laporan resminya.
Meski diniatkan sebagai katalisator reformasi, usulan ini memicu polarisasi tajam di ruang publik dimana Kubu pro reformasi menilai langkah ini krusial untuk mencegah pertai terjebak dalam
“kultus individu” Tanpa adanya batasan, partai politik berisiko bertransformasi menjadi “kendaraan pribadi” alih-alih institusi publik yang inklusif.
Kubu Otonomi Partai pun sepertinya sependapat bahwa pengaturan masa jabatan adalah wilayah kedaulatan internal yang diatur dalam AD/ART masing-masing organisasi. Mereka memandang intervensi eksternal sebagai ancaman terhadap independensi partai.
Selain menyoroti masa jabatan, KPK juga memberikan “catatan merah” terkait manajemen internal partai saat ini. Mayoritas partai politik dinilai belum memiliki sistem kaderisasi yang terintegrasi dan transparan.
KPK mendorong penguatan pengawasan internal, terutama dalam hal pelaporan keuangan. Transparansi sumber dana dan penggunaan anggaran menjadi syarat mutlak bagi partai untuk bertransformasi menjadi institusi yang akuntabel dan bersih.
“Ini adalah upaya mendorong partai politik dari sekadar mesin kekuasaan menjadi institusi meritokratis yang mampu melahirkan pemimpin masa depan berintegritas,” ujar seorang pakar hukum tata negara dalam menanggapi rekomendasi tersebut.
Langkah berani KPK ini kini menjadi bola panas di tingkat legislatif dan eksekutif. Tantangan terbesarnya adalah sejauh mana partai politik bersedia menanggalkan kenyamanan status quo demi ekosistem demokrasi yang lebih sehat dan bebas korupsi.*(Guh)*
