KAPOL.ID – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang yang semula berlangsung formal mendadak menghangat saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 digelar, Kamis (23/4/2026).
Di tengah pemaparan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dinilai positif, legislator Fraksi Partai Golkar, Sonia Sugian, melontarkan kritik tajam yang menyoroti kesenjangan antara laporan pemerintah dan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak.
Soroti Minimnya Anggaran PPPA
Sonia menyoroti alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang disebut hanya sebesar Rp1,9 miliar per tahun. Ia menilai angka tersebut belum mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjamin perlindungan kelompok rentan.
“Urusan PPPA ini adalah kewajiban pemerintah. Dengan anggaran sekecil ini, bagaimana kita bisa menjamin keamanan dan masa depan perempuan serta anak-anak Sumedang?” tegasnya dalam forum rapat.
Ia juga mempertanyakan capaian serapan anggaran yang diklaim mencapai 95 persen, namun dinilai belum berdampak signifikan terhadap penyelesaian persoalan sosial di masyarakat.
Ungkap Kasus Sosial yang Memprihatinkan
Dalam penyampaiannya, Sonia turut membeberkan sejumlah kasus yang dinilai luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Di antaranya kasus seorang pekerja migran asal Cimanggung yang mengalami sakit di Arab Saudi dan terkendala proses pemulangan akibat hambatan birokrasi serta potensi denda.
Selain itu, ia juga menyinggung kasus viral seorang siswi sekolah dasar yang diduga mengalami penyekapan dan kekerasan seksual berulang, yang menurutnya menjadi alarm serius bagi perlindungan anak di Sumedang.
“Sebagai perempuan, saya sangat prihatin. Target pemerintah yang katanya tercapai itu seolah menutup mata terhadap fakta kelam di lapangan,” ujarnya.
Desak Perubahan Prioritas Anggaran
Sonia mendesak Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk melakukan evaluasi dan perombakan skala prioritas anggaran, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan.
Ia juga meminta DPRD agar memperkuat pengawasan serta memasukkan isu perlindungan perempuan dan anak dalam poin-poin penting kebijakan daerah.
Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada angka capaian serapan anggaran, melainkan harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
