HUKUM  

Nota Kesepahaman Penyelesaian Hukum di Desa Pakualam

KAPOL.ID – Rabu 6 April 2022, digelar rapat pembahasan penyelesaian perselisihan sengketa hukum di Desa Pakualam Kec. Darmaraja Kab. Sumedang.

Terpantau, rapat tersebut menindaklanjuti surat yang dilayangkan masyarakat dan Pemerintah Desa Paku Alam ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab. Sumedang pada 23 Maret 2022.

Penyelesaian hukum terkait pembayaran pematangan lahan dan cut and fill lahan relokasi warga OTD Desa Paku Alam Kec. Darmaraja Blok Hakulah dan Blok Pamupulan pada tahun 2015 yang belum terbayarkan kepada PT. Trisandi Putra Pratama.

Setelah itu, penyelesaian perselisihan pengelolaan venue wisata dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan 201 yang berlokasi Desa Pakualam Kec. Darmaraja.

Diantaranya Gedung Kuliner, Landing Paralayang, Take Off Paralayang dan Forest Walk.

Pemerintah Desa Paku Alam mengajukan pengelolaannya oleh Dinas Pariwisata. Yang sebelumnya, Pemda Kab. Sumedang melimpahkan pengelolaan kepada BUMD PT. Kampung Makmur.

Dikatakan Sopian Iskandar, Kepala Desa Paku Alam.

“Hasil dari rapat pembahasan tersebut, menghindari konflik kepentingan, agar tidak ada persaingan terkait pemberdayaan ekonomi antara BUMD, masyarakat dan Pemerintah Daerah dan sebagainya,” ucap dia.

Kejari Sumedang memberikan ketegasan dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam rapat.

“Hasil musyawarah tersebut menghasilkan MoU Nota Kesepahaman,” katanya.

Dikatakan, MoU keputusan tersebut ditandatangani langsung antara Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Bambang Rianto. Direktur BUMD Kampung Makmur Hendri Haryanto dan Kades Pakualam Sopian Iskandar.

“Harapannya MoU ini dapat menjadi acuan untuk menjadikan wilayah kami bagian dari destinasi wisata unggulan di Kab. sumedang,” ujar kades. (Deden)***