Ono Surono: Legislatif Harus Perjuangkan dan Fasilitasi Permasalahan Rakyat

Kegiatan reses III, masa sidang tahun 2022 Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari yang juga dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Suronodi, di GOR Darmaga Golden Futsal, Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Rabu (6/7/2022).

KAPOL.ID – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menghadiri kegiatan reses III, masa sidang tahun 2022 Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari di GOR Darmaga Golden Futsal, Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Rabu (6/7/2022).

Menurut Ono, sesuai dengan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan baru-baru ini salah satunya adalah memastikan permasalahan rakyat diperjuangkan dan difasilitasi oleh anggota legislatif dari partai berlambang banteng moncong putih ini.

“Pasca covid-19 ini, secara ekonomi dampak covid-19 tentu masih terasa, sehingga masyarakat perlu didorong agar keperluan dasarnya tercukupi dan ini juga dikaitkan dengan program pemerintah pusat, provinsi hingga ke kota/kabupaten. Saya kira reses yang dilaksanakan oleh 20 anggota DPRD Jabar dari PDI Perjuangan sangat baik untuk menjaring aspirasi masyarakat,” kata Ono.

Ono mengatakan soal ketahanan pangan yang menjadi instruksi khusus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II baru-baru ini.

Ibu Megawati, kata Ono, mendorong kader untuk menanam makanan pendamping beras.

Nasi memang menjadi makanan pokok utama masyarakat Indonesia yang mengandung karbohidrat.

“Terinspirasi Buku Mustika Rasa Resep Makanan Indonesia Warisan Sukarno, PDI Perjuangan sebagai partai pelopor menginisiasi masyarakat untuk mengolah bahan pangan pokok pengganti beras sebagai alternatif pangan dengan mengadakan lomba memasak. Kemudian kami juga mengajak masyarakat untuk makan ikan melalui gelaran Festival Bakar Ikan Nusantara yang digelar pada peringatan Bulan Bung Karno Juni lalu,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.

Ono mengemukakan, kegiatan Festival Bakar Ikan Nusantara masih berhubungan dengan apa yang menjadi perhatian PDI Perjuangan yaitu persoalan stunting.

Terlebih, angka stunting di Jabar masih cukup tinggi yang membuat pihaknya cukup fokus terhadap masalah tersebut.

“Stunting, salah satunya membutuhkan asupan makanan yang bagus dan sehat. Ikan merupakan salah satu bahan makanan yang sehat dan juga enak untuk dikonsumsi. Ini juga untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menu makanan yang tak hanya sehat, tapi juga murah,” ucap Ono.

Ia berharap, konsumsi ikan yang dilakukan masyarakat bisa meningkatkan perekonomian nelayan atau para pelaku usaha yang bergerak di bidang kelautan.

Tak hanya itu, gerakan makan ikan pun diharapkan bisa menaikkan taraf hidup masyarakat, karena binatang laut ini merupakan komoditas pangan yang sehat dan baik.

“Jadi bukan hanya tempe, tahu, daging, masyarakat juga harus mulai menyediakan ikan sebagai menu makanan mereka, karena tidak hanya sehat namun juga baik untuk tubuh kita,” kata dia.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing.

Ia menjelaskan tentang mekanisme cara mengajukan bantuan yang ditujukan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat lantaran
pengajuan bantuan sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Pemprov Jawa Barat.

“Jadi bapak dan ibu bisa langsung mengajukan melalui aplikasi tersebut, atau bisa meminta bantuan ke pemerintah Desa setempat untuk mengakses aplikasi tersebut, sehingga nanti bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan bantuan yang ditujukan ke Pemprov Jawa Barat,” ucap Ineu.

Ia mengatakan perjalanan usulan mulai masuk SIPD sifatnya terbuka, siapapun bisa mengaksesnya asal memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Ketika SIPD lolos, imbuh Ineu, baru bisa menjadi prioritas dalam RKPD, ketika sudah masuk RKPD bisa dikawal oleh anggota dewan.

“Kenapa dikawal DPRD, karena gubernur berkewajiban meminta saran pendapat DPRD dalam hal ini badan anggaran untuk menggunakan RKPD. Apabila sudah masuk RKPD, masuk proses penganggaran selanjutnya masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saya akan perjuangkan apa yang menjadi aspirasi bapak dan ibu,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang, Irwansyah Putra dan jajaran serta fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang.***