KAPOL.ID – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 Bongas, Kabupaten Indramayu, Jumat (24/10/2025).
Sidak dilakukan untuk memastikan proyek rehabilitasi sekolah senilai Rp2,3 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai mutu dan transparan.
Dalam kunjungannya, Ono menegaskan pentingnya pengawasan melekat terhadap seluruh proyek pendidikan agar dana publik benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kunjungan kali ini terkait dengan pengawasan. Karena, Gubernur dan DPRD sepakat bagaimana pembangunan di Jawa Barat berjalan dengan baik,” ujar Ono di sela-sela sidak.
Ia menjelaskan, tahun ini Pemprov Jabar memberi prioritas pada rehabilitasi sekolah, termasuk pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana.
SMA Negeri 1 Bongas menjadi salah satu sekolah penerima anggaran karena kondisi bangunannya dinilai berisiko.
“Dulu tanahnya labil karena diuruk dari sawah dan belum padat. Lalu dibangun dengan konstruksi yang tidak disesuaikan, akhirnya setelah 10 tahun retak-retak dan berbahaya. Alhamdulillah sekarang dialokasikan Rp2,3 miliar untuk perbaikan,” jelasnya.
Menanggapi pemberitaan dugaan penyimpangan spesifikasi dan upah pekerja, Ono menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar proses pembangunan dapat diawasi bersama.
“Kalaupun ada yang tidak baik, ada konsultan pengawas, ada Dinas Pendidikan, ada Inspektorat, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Informasi ini harus lengkap supaya kita bisa memastikan perencanaan sampai hasilnya berjalan baik,” katanya.
Politisi asal Indramayu itu menilai, pengawasan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat dan media.
“Pengawasan bukan hanya tugas DPRD, tapi juga aparat penegak hukum dan masyarakat. Teman-teman media di Jawa Barat, khususnya di Indramayu, silahkan ikut mengawasi program infrastruktur agar tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, Ono menemukan sejumlah catatan penting seperti perubahan desain bangunan dan penyesuaian fasilitas sekolah. Ia menegaskan agar kepala sekolah dan komite ikut terlibat aktif dalam proses pembangunan.
“User-nya harus dilibatkan. Kalau sekolah berarti kepala sekolah, guru, komite itu harus dilibatkan. Supaya ada deteksi dini kalau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya.
Ono juga meminta pihak sekolah untuk lebih terbuka dalam mengakses dokumen proyek.
“Kepala sekolah harus memegang gambar dan RAB supaya bisa ikut mengawasi. Ini untuk memastikan proyek benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
Di akhir kunjungan, Ono menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pembangunan di Jawa Barat berjalan dengan transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Kita ingin pastikan seluruh pembangunan di Jawa Barat berjalan dengan baik, dengan kualitas yang baik pula,” pungkasnya.
Sementara itu, Pelaksana proyek penyedia jasa CV. ARCHANDRA KARYA yaitu Ujang menuturkan, terkait pemberitaan media yang berkembang, bahwa pemakaian besi semuanya sebenarya sesuai gambar atau RAB.
Namun kata dia, ada salahsatu komponen harusnya memakai besi 12 tetapi oleh tukang inisiatif memakai besi ukuran 13, dipastikan besi sesuai RAB semua.
Dijelaskan juga oleh Ujang, adapun terkait upah tenaga kerja apa yang ditanyakan oleh media ke salahsatu orang sebenarnya sesuai.
Masih kata Ujang, sebaiknya saat menanyakan ke semua pihak, untuk upah tenaga kerja ada batas terendah dan teratas, untuk tukang dibayar 185 ribu dan mandor 200 ribu, laden kisaran 145ribu sampai 155 ribu disesuaikan dengan kemampuan.
“Yang bisa menilai kemampuan kerja adalah saya sebagai pelaksana proyek, ” Kata dia.
Ditambahkanya, Ujang sebagai pelaksana selalu kontrol 2-3 kali dalam seminggu, setiap hari lakukan kontrol karena proyek yang ditangani tidak hanya di satu titik lokasi.
“Saya berharap pelaksanaan proyek sesuai komitmen harus berkualitas, apalagi dari Bapak KDM selalu mengawasi secara ketat, kita selalu menjaga semuanya sesuai spesifikasi, ” harap Ujang. (Caya)***
