KAPOL.ID – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memperjuangkan nasib pemekaran wilayah di Tanah Pasundan.
Tak sekadar wacana, mereka resmi menyerahkan aspirasi masyarakat terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah langsung ke meja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar, Taufik Hidayat, memimpin langsung rombongan yang didampingi perwakilan Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB). Mereka datang membawa lengkap berupa data terbaru mengenai kesiapan 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).
“Hingga detik ini, sudah ada 10 CDPOB yang mengantongi restu dalam rapat paripurna. Yang paling bungsu atau terbaru adalah Kabupaten Cirebon Timur,” tegas Taufik di sela-sela kegiatannya di Jakarta.
Taufik menjelaskan, Jawa Barat tidak main-main dalam mempersiapkan pemekaran ini. Segala indikator, baik dari sisi teknis maupun administrasi, terus diperkuat agar saat moratorium dicabut, Jabar sudah dalam posisi
“Skor kesiapan daerah-daerah ini sangat baik. Jadi, secara administratif maupun teknis, Jawa Barat sebenarnya sudah sangat siap untuk mandiri,” tambahnya.
Bagi Komisi I, koordinasi dengan Komite I DPD RI serta para senator asal Jawa Barat adalah harga mati. Hal ini dilakukan untuk memastikan suara rakyat di akar rumput tidak menguap begitu saja di tingkat pusat.
Pihaknya berjanji akan terus mengawal proses ini hingga garis finis. Mengingat, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, pemekaran wilayah dianggap sebagai solusi logis agar pelayanan publik dan pembangunan bisa lebih merata.
“Kami akan kawal terus agar pemekaran ini terwujud. Tujuannya satu, supaya pelayanan publik dan pembangunan di wilayah Jabar yang padat ini bisa berjalan lebih optimal,” pungkas Taufik. (JM)
