POLITIK

Pendapat Politisi PPP Jabar, Uu Ruzhanul Ulum Soal Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

×

Pendapat Politisi PPP Jabar, Uu Ruzhanul Ulum Soal Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebarkan artikel ini
Politisi PPP senior Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.*

KAPOL.ID –
Politisi PPP Jabar, Uu Ruzhanul Ulum berpendapat soal wacana partainya bergabung ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Secara pribadi, mantan Wagub Jabar ini sangat setuju karena perhelatan pemilu presiden dan legislatif tinggal menunggu pelantikan.

“Saya secara pribadi, sangat setuju sekali kalau PPP bergabung dengan pemerintahan selanjutnya (Prabowo-Gibran).”

“Meskipun begitu, apapun sikap partai nantinya itu akan diikuti oleh semua kader,” jelas Uu kepada wartawan, Rabu (19/6/2024).

Ia mengatakan, adanya kebersamaan dengan presiden terpilih akan menjadi kekuatan dan manfaat bagi kader.

“Yang nama partai politik kan butuh penguatan-penguatan dari berbagai bidang,” ujarnya.

Terkait Pilgub Jabar dan Pilkada Kota Tasikmalaya, Uu mengatakan proses politik tetap bergulir. Komunikasi politik dengan berbagai partai pun terus berjalan.

“Kalau soal di Pilgub Jabar, saya sih ingin mengabdi kembali di bidang birokrasi. Setidaknya periode kemarin saya cukup memahami kondisi masyarakat.”

“Soal pasangan, ada saran mengapa tidak dengan RK (Ridwan Kamil) jilid 2. Supaya tercatat dalam sejarah Jabar, ada pasangan yang bertahan dua periode,” kata Uu.

Akhir-akhir ini juga secara pribadi terus menjalin komunikasi dengan berbagai partai seperti PDIP dan PKS.

Sementara itu, terkait Pilkada Kota Tasikmalaya, ia juga mendengat kader PPP yang juga anggota DPR RI Hj. Nurhayati akan berkiprah sebagai kandidat kepala daerah.

Uu berkeyakinan, sebelum ada keputusan dari partai, silahkan para kandidat berjuang. Karena dalam politik pasti penuh dengan rivalitas.

“Saya memiliki asumsi, kader yang punya keinginan pasti memiliki kekuatan termasuk menjadi kepala daerah. Tentu ada langkah-langkah dalam merealisasikan keinginannya.”

“Ketika sudah ada keputusan partai soal SK, tentu harus diperjuangkan oleh kader. Bukan menjadi alat perpecahan partai,” ucapnya. ***