Connect with us

POLITIK

Pilkada Kabupaten Bandung Dibayangi Politik Dinasti

|

Djamu Kertabudi (Foto Courtesy)

KAPOL.ID – Sebelas kursi di parlemen jadi bekal Partai Golkar menjelang Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2020. Nama-nama bakal calon pun sudah dikantongi.

Sebut saja, Deding Ishak (KDI), Dadang Supriatna (anggota F-Golkar DPRD Prov. Jabar), Yoga Santosa, dan Nia Agustina Naser (istri Bupati Bandung).

Menjelang turunnya rekomendasi paket pasangan cabup-cawabup, situasi politik di internal Partai Golkar mulai menghangat mengingat masing-masing calon memiliki basis massa dan dukungan kuat.

Belum lagi dari kubu penantang pun sudah muncul beberapa nama bakal cabup antara lain, Yena Iskandar Ma’soem (PDI-P) dengan raihan Pileg 2019 lalu jumlah 7 (tujuh) kursi dan Gun Gun Gunawan (PKS) dengan komposisi 10 kursi di DPRD Kabupaten Bandung.

Pengamat Politik Universitan Nurtanio, Djamu Kertabudi, memandang Pilkada Kab. Bandung akan menjadi ajang pertarungan tiga partai dengan memiliki dukungan massa fanatik kuat yakni Golkar, PKS dan PDI-P.

Menurutnya, ketiga partai itu memiliki pengaruh kuat di parlemen. Sekaligus memiliki figur yang tangguh untuk dicalonkan menjadi Bupati Bandung 2020-2025.

“Pertarungan diprediksi akan semakin sengit setelah Kurnia Agustina “Teh Nia” yang merupakan istri Bupati Bandung (Dadang M. Naser) ikut serta ambil bagian. Restu dari Dadang Naser membuat Teh Nia akan bisa lebih leluasa,” katanya.

Dari sisi aturan, tidak ada masalah jika seseorang dari keluarga petahana ikut mencalonkan diri. Hal itu dijamin oleh keputusan Judicial Review atas UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

“Yang ada, hanyalah UU No. 10 Tahun 2016 yang berlaku saat ini. Pada pasal 7 UU tersebut, ditegaskan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah,” kata Djamu Kertabudi.

Tidak ada lagi aturan yang melarang warga Negara yg memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan petahana, untuk mencalonkan diri menjadi kepala atau wakil kepala daerah.

“Namun demikian, isu politik dinasti memang tetap akan berpengaruh terhadap elektabilitas seseorang di mata masyarakat. Isu tersebut tetap memunculkan opini publik dalam kacamata etika dan moral,” ujarnya lagi.

Djamu sependapat dengan kalangan yang menyebutkan bahwa politik dinasti cenderung terindikasi sebagai proses melanggengkan kekuasaan.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •