KAPOL.ID – Pj Gubernur Provinsi Papua Barat, Paulus Waterpauw, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Jumat, 2 Desember 2022,
DIPA dan TKDD diserahkan Pj Gubernur Papua Barat kepada para Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah di Papua Barat.
Didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Bayu Andy Prasetya, dalam proses penyerahan DIPA dan TKDD di Aula Gedung Keuangan Negara Sorong Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Khusus Papua, Kota Sorong.
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada beberapa kepala daerah dan perwakilan kuasa pengguna anggaran (KPA) satker.
Pj Gubernur Papua Barat mengatakan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD, merupakan dokumen APBD 2023 yang menjadi acuan kerja para pimpinan satker dan kepala daerah di program pembangunan secara kolaboratif.
“Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKD secara lebih awal merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung kelancaran dan percepatan pelaksanaan APBN 2023 sejak awal tahun anggaran,” kata dia.
Dikatakan, itu demi mendukung kesiapan menghadapi tantangan perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.
“Perkembangan ekonomi 2022 dan proyeksi 2023 keberhasilan penanganan pandemi Covid-19, menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. Akselerasi pemulihan ekonomi tersebut membuat level perekonomian Indonesia meninggkat atau setelah pandemi Covid-19,” ujarnya.
Namun, perekonomian global dihadapkan pada tantangan baru, yaitu disrupsi pasokan dan tensi geopolitik yang mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
“Di tahun 2022 ini, telah terjadi krisis pangan dan energi di banyak negara di dunia. Krisis energi ditunjukkan dengan meningkatnya harga BBM dan gas di banyak negara di dunia termasuk Indonesia,” ucapnya.
Pemulihan ekonomi nasional khususnya Provinsi Papua Barat memasuki tahun 2023 sudah menunjukkan perbaikan.
Tetapi masih dibayang-bayangi tantangan dan risiko eksternalitas global.
“Sesuai dengan arahan Presiden pada penyerahan DIPA dan TKD bahwa untuk mencapai keberhasilan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Karena, semua sektor pasti memiliki keterkaitan,” katanya
Untuk itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dan kuat antara pemerintah daerah, kementerian keuangan, seluruh instansi vertikal kementerian/lembaga, dan seluruh pihak terkait.
Di samping itu juga, bupati/wali kota agar terus memonitor perkembangan inflasi di masing-masing daerah.
Mengingat, saat ini sedang dihadapkan pada tantangan disrupsi pasokan dan tensi geopolitik yang mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi.***
