Pj. Bupati Maybrat Hadiri Acara Pengarahan Presiden RI, Kupas Soal Pengendalian Inflasi Daerah

Foto bersama, Pj Bupati Maybrat Bernhard E. Rondonuwu dengan Panglima TNI, Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa pada saat acara pengarahan Presiden RI

KAPOL.ID – Pj Bupati Maybrat Papua Barat, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos. M.Si menghadiri acara pengarahan Presiden RI, Joko Widodo terkait pengendalian inflasi daerah, Kamis, 29 September 2022.

Kemudian, membahas tindak lanjut afirmasi bangga buatan Indonesia dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada kepala daerah seluruh Indonesia.

Menurut Pj Bupati, Presiden berpesan kepda seluruh Kepala Kementerian dan Lembaga, Panglima Komando Daerah, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi Negara, Direksi/Pimpinan BUMN.

Terpantau, acara dibuka dengan paparan dari Menko Kemaritiman dan Investasi.

Dalam paparannya, Presiden menyampaikan beberapa hal, strategi pengendalian infasi.

“Yaitu, dengan peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi, peningkatan Produksi, perluasan kerjasama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, pemantauan data secara detail,” kata Pj Bupati masih menyampaikan paparan Presiden.

Kemudian menjelaskan 3 instrumen kebijakan konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran.

Antara lain pentetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022, 2023, dan 2024, ketersediaan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang sepadan dengan Dukcapil, pedoman umum bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan semu pemangku kepentingan.

“Ada enam trobosan akso afirmasi bangga buatan Indonesia Digitalisasi pada Integrasi sistem dan Kodefikasi data belanja pemerintah, kontrak payung dengan pengandaan laptop dalam negeri, kartu kredit pemerintah Domestik, strategi pengurangan impor, freezing produk Impor, platform pengadaan nasional,” kata Pj Bupati mengutip paparan Presiden tersebut.

Menurut dia, dalam acara tersebut Presiden Indonesia mengatakan semua harus kompak dari Provinsi-Kabupaten.

“Karena, untuk mengatasi Inflasi ini juga kementerian lembaga, seperti kita menanggapi Covid-19,” ujar Pj Bupati kembali mengutip pernyataan Presiden.

DIINDONESIA viscal dan monetary harus berjalan beriringan tanpa intervensi dari bank Indonesia.

Namun, yang lebih penting adalah mencegah kenaikan barang dan jasa yang menjadi tanggung jawab kita bersama.

Kemudian, menjelaskan dampak dan Imbas terhadap kenaikan harga pangan, dan kolaborasi antara petani (produsen) dengan pemerintah.

“Kenaikan harga pangan salah satunya adalah karena kurangnya produksi sehingga terjadi kelangkaan di pasar,” kata Bernhard mengutip paparan Menko Kemaritiman dan Investasi.

Dikatakan, itu bisa disiasati dengan menggerakan petani untuk bertanam, atau dengan subsidi ongkos distribusi.

“Berkaitan dengan penggunaan produk buatan indonesia. Tindak lanjut dari afirmasi bangga buatan indonesia. Manfaatkan UMIM dan koperasi,” tuturnya.

Diimbau untuk kepala daerah agar membimbing UMKM agar memasukan produknya ke ecatalog.

Terkait wisata, ajak masyarakat kita untuk datang ke wisata dalam negeri Indonesia.

“Untuk menghindari defisit. Indonesia mempunyai banyak sekali wisata,” ucap dia.

Kemiskinan ekstrem, di daerah negeri Indonesia sudah ada. Sasarannya jelas, diimbau untuk segera mengerahkan bantuannya dengan tepat sasaran. ***