Oleh Dr. Maulana Janah
Dosen Sosiologi Agama Universitas Islam KH.Ruhiat Cipasung
Gaduh dan gaduh lagi, politik memang tidak pernah steril dari perbedaan. Dalam demokrasi, perdebatan, kritik, bahkan pertarungan kepentingan merupakan bagian yang sah dari kehidupan bernegara di negeri ini.
Namun, ada batas yang membedakan dinamika demokrasi dengan kegaduhan politik. Apakah konflik itu memperkuat pengawasan dan memperbaiki kebijakan. Atau justru menghabiskan energi untuk mempertahankan pengaruh dan mengelola perseteruan elite?
Pertanyaan ini terasa mendesak ketika ruang publik Indonesia kembali dipenuhi silang pendapat di sekitar lingkar kekuasaan.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah perkara bertumpuk menjadi satu lanskap politik yang gaduh. Kasus dugaan penyadapan illegal menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Kasus tersebut menyeret beberapa perwira kepolisian sebagai tersangka. Bahkan, DPR menyatakan akan meminta penjelasan Kapolri mengenai pihak yang memerintahkan dan motif di balik perkara tersebut.
Pada saat yang sama, polemik mengenai persyaratan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkembang menjadi wacana penyelidikan parlemen. Pada 10 November, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden, tetapi belum ada kepastian bahwa niat itu diterima.
Semua dinamika ini merupakan kondisi atas realitas yang berkembang dan memerlukan penyelesaian melalui prosedur hukum dan konstitusi. Bukan melalui intrik politik, tekanan politik, atau penghakiman di ruang media.
Masalahnya bukan semata-mata banyaknya isu. Persoalan yang lebih mendasar ialah bagaimana institusi politik mengelola isu-isu tersebut. Ketika perkara hukum berkelindan dengan rivalitas elite, publik sulit membedakan mana proses penegakan hukum, mana manuver politik, dan mana sekadar spekulasi. Transparansi menjadi kebutuhan mendesak.
Aparat penegak hukum harus membuka perkembangan perkara secara proporsional, menjaga asas praduga tak bersalah, dan menuntaskan penyidikan tanpa tebang pilih. Parlemen pun seharusnya menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan bukti dan kepentingan publik. Bukan menjadikan isu konstitusional sebagai panggung kompetisi kekuasaan.
Ongkos Mahal
Pada posisi inilah kegaduhan politik menjadi sangat mahal. Ongkosnya tidak selalu hadir sebagai angka yang bisa langsung ditagihkan kepada negara. Hal ini menyita waktu bagi pemerintahan yang ada, perhatian publik yang terpecah, kebijakan yang kehilangan konsistensi, serta kepercayaan yang terkikis.
Dalam konteks tertentu, investor membutuhkan kepastian aturan, penegakan hukum, dan arah kebijakan yang dapat diperkirakan. Memang, tidak tepat menyimpulkan bahwa gejolak pasar sepenuhnya disebabkan konflik elite. IHSG, misalnya, juga menghadapi tekanan serius terkait tata kelola pasar modal dan peringatan MSCI. Namun, ketidakpastian politik yang tidak dikelola secara terbuka dapat menambah premi risiko dan memperburuk persepsi terhadap iklim usaha.
Data ekonomi memberi gambaran yang perlu dibaca secara jernih. BKPM mencatat realisasi investasi Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,19 juta orang.
Angka ini menunjukkan bahwa investasi belum berhenti. Karena itu, kritik terhadap kegaduhan politik tidak boleh dibangun dengan klaim bahwa seluruh kegiatan ekonomi telah lumpuh.
Justru tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tersebut berkelanjutan, berkualitas, menyebar ke berbagai daerah, dan benar-benar menghasilkan pekerjaan layak. Stabilitas bukan sekadar suasana politik yang tampak tenang, melainkan kepastian institusi dan kebijakan yang dapat dipercaya.
Di tengah hiruk-pikuk elite, pertanyaan yang paling penting justru sering tak terlihat. Bagaimana nasib warga yang berhadapan dengan harga kebutuhan pokok, pekerjaan yang tidak pasti, layanan pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan kesempatan?
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, perseteruan di lingkar kekuasaan tidak otomatis mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Mereka membutuhkan pelayanan publik yang bekerja, perlindungan sosial yang tepat sasaran, kesempatan ekonomi. Dan kebijakan yang tidak berubah-ubah mengikuti tarik-menarik kepentingan.
Ujian Kematangan Demokrasi
Secara politik, keadaan ini dapat dibaca sebagai ujian bagi kematangan demokrasi. Demokrasi tidak cukup diukur dari ramainya perdebatan atau kuatnya dukungan mayoritas di parlemen.
Demokrasi juga diukur dari kemampuan membatasi kekuasaan, menghormati proses hukum, menyediakan ruang kritik. Serta memastikan lembaga negara bekerja untuk kepentingan warga. Koalisi yang besar tidak boleh membuat pengawasan melemah. Sebaliknya, oposisi dan kritik tidak boleh berubah menjadi upaya menggagalkan setiap kebijakan. Yang dibutuhkan adalah kompetisi gagasan dan pertanggungjawaban, bukan kompetisi memperbesar kegaduhan.
Oleh karena itu, jalan keluarnya bukan membungkam perbedaan atau meminta masyarakat berhenti mengkritik. Yang harus dihentikan adalah praktik politik yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok. Presiden perlu memastikan seluruh institusi di bawah pemerintah bekerja profesional dan transparan.
Penegak hukum harus menuntaskan perkara tanpa intervensi. Sementara DPR perlu mengawasi dengan ukuran konstitusional dan bukti yang terang. Adapun partai politik harus menunjukkan bahwa koalisi dibangun untuk menjalankan agenda pemerintahan, bukan sekadar membagi akses terhadap kekuasaan.
Politik gaduh tidak akan selesai hanya dengan dengan mengajak agar elite menahan diri. Ia hanya akan reda jika ada disiplin institusional, keterbukaan, dan keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kalkulasi kekuasaan. Demokrasi memang membutuhkan suara yang lantang dan benar, tetapi suara itu semestinya memperjelas persoalan dan menawarkan jalan keluar.
Jika yang terus terdengar hanya saling curiga, saling serang, saling menjatuhkan, dan perebutan pengaruh, maka yang paling sunyi di tengah kebisingan itu adalah suara rakyat. Lalu, sampai kapan mereka para elit gaduh?***
