Bari
Wakil Ketua II PC PMII Kota Tasikmalaya
Sang Mutiara dari Priangan Timur itulah julukan bagi Kota Tasikmalaya, yang terdiri dari sepuluh kecamatan dan 69 kelurahan yang tersebar. Kota Tasikmalaya juga menjadi referensi pusat kota industri di wilayah Priangan Timur. Dan ini mengharuskan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota, akan tetapi pembangunan ini tidak hanya infrastrukur saja. Akan tetapi desain kota juga mempengaruhi percepatan indeks pembangunan manusia. Dari mulai prilaku serta karakter masyarakat.
Ruang kota milik publik bertindak sebagai generator interaksi sosial dan budaya. Pola perilaku masyarakat sendiri yang menentukan cara menggunakan ruang yang sudah diciptakan. Oleh karena itu, desain perkotaan harus didasarkan pada bagaimana memenuhi nilai-nilai kemanusiaan.
Seharusnya desain perkotaan disesuaikan dengan kebutuhan manusia, masih banyak terdapat masalah yang terjadi sehubungan dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi di beberapa kota di Indonesia adalah ketidakteraturan penggunaan pedestrian.
Pedestrian merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. Jalur pedestrian saat ini dapat berupa trotoar, pavement, sidewalk, pathway, plaza dan mall. Jalur pedestrian yang baik harus dapat menampung setiap kegiatan pejalan kaki dengan lancar dan aman.
Seharusnya sistem pedestrian yang baik akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor di pusat kota, menambah pengunjung ke pusat kota. Lalu meningkatkan atau mempromosikan sistem skala manusia, menciptakan kegiatan usaha yang lebih banyak, dan juga membantu meningkatkan kualitas udara.
Namun dalam kenyataannya, seringkali jalur pedestrian tidak berfungsi secara maksimal, atau bahkan tidak difungsikan sama sekali sebagaimana fungsi awalnya sebagai jalur pejalan kaki. Terdapat beberapa penyebab berfungsi atau tidaknya jalur pedestrian di suatu kawasan.
Kalau melihat beberapa fasilitas pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kota Tasikmalaya ini hanya sebatas pembangunan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pemerintah juga harus mempertimbangkan beberapa aspek dan analisis seperti analisis perkembangan kawasan studi, analisis fungsi dan aktivitas kawasan.
Malioboro
Apalagi pemerintah merencanakan Kawasan ini menjadikan seperti Malioboro, yang menjadi pertanyaannya Malioboro yang seperti apa?
Kalau melihat Malioboro dulu dan sekarang itu jauh berbeda. Salah satunya untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) dan lahan parkir. Jangan sampai pembangunan kota ini tidak jelas apalagi hanya meniru Yogyakarta yang sudah jelas berbeda dari mulai letak geografis serta karakter masyarakatnya juga.
Kemudian dari fungsi nya juga harus mempertimbangkan beberapa layanan serta fasilitas yang memadai. Diantaranya, disfungsi dengan PKL dan lahan parkir karena tidak ada relokasi yang jelas, drainase yang selalu gagal, serta nilai estetik jangan sampai terhalang oleh tiang listrik, pohon, halte, dan utilitas lain.
Kemudian yang paling penting ramah untuk pejalan kaki dan kaum difabel kerana itu sudah jelas diatur dalam UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya pemerintah juga harus mampu menganalisis aktivitas masyarakat yang berkunjung di Kawasan tersebut seperti halnya di jalan Malioboro Yogyakarta. Harus mampu menganalisis data jumlah masyarakat yang datang pada saat waktu berkunjung. Baik saat pagi hari, siang, sore, maupun malam hari untuk kemudian bisa membagi jenis presentase penggunaan jalan.
Pembangunan ini jangan hanya sebatas menjadi proyek berkepentingan. Karena alokasi yang digelontorkan tidak sedikit yang berasal dari Dana Alokasi Umum 2022 sebesar Rp 4,4 miliar untuk Jalan HZ Mustofa dan Rp 5,4 miliar untuk Jalan Cihideung.
Harus mampu dijalankan dengan baik dan konsep pembangunan yang matang. Kemudian tidak kalah penting harus disosialisasikan juga kepada masyarakat kota Tasikmalaya. Terutama para pedagang dan tukang parkir di sekitar, yang terkena dampak akibat pembangunan tersebut. Setidaknya harus memikirkan solusi juga sisi kemanusiaan dari proses pembangunan ini jangan sampai menghambat ekonomi.***
