Terhubung dengan KAPOL

PENDIDIKAN

Sewindu Tanpa Dewan Pendidikan, Pemkot Banjar “Santuy”

|

Dudu Nurzaman, Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat

KAPOL.ID – Lebih dari sewindu lamanya, keberadaan Dewan Pendidikan di Kota Banjar sunyi-senyap. Tidak hanya kegiatan terkait dengan pengawasan pendidikan, keberadaan sekertariatnya pun seolah ditelan bumi.

Padahal, Dewan Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam rangka keberlangsungan pendidikan. Sebagai penyeimbang tata laksana bidang pendidikan, perlu kiranya menjadi perhatian pemerintah setempat.

Hal itu diungkapkan mantan praktisi pendidikan yang kini menjadi legislator, H. Annur. Kata dia, Selasa (10/03/20), dibentuknya Dewan Pendidikan sangat diperlukan.

“Dewan Pendidikan adalah lembaga bentukan pemerintah yang diamanatkan dalam undang-undang. Namun, sayangnya sudah beberapa tahun ini lembaga tersebut tidak ada di Banjar,” kata H. Annur

Padahal, lanjut dia, lembaga tersebut dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan beberapa kebijakan terkait pendidikan.

“Karena menjalankan peran independen maka dewan pendidikan menjadi salah satu lembaga yang dengan leluasa memberikan masukan terhadap pelaksanaan pendidikan. Kalau saat ini, pemerintah yang membidangi pendidikan seolah berjalan sendiri tanpa ada mitra pendamping,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dudu Nurzaman mengaku prihatin dengan hal tersebut. Kata dia, keberadaan dewan pendidikan di setiap daerah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan PP No. 17 Tahun 2010

“Dalam regulasi itu juga mencakup peran dan fungsi dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dalam rangka mendorong kemajuan pendidikan,” jelas Dudu.

Dijelaskan, di Jawa Barat khususnya, hanya tinggal Kota Banjar dan Kab. Pangandaran yang belum membentuk Dewan Pendidikan. Pihaknya, lanjut Dudu, telah mencoba berkordinasi dengan pihak Pemkot Banjar dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Bagian Kesos Setda Kota Banjar. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan berarti dari Pemkot Banjar.

Disinggung terkait sanksi kepada kedua daerah tersebut, Dudu enggan memberikan keterangan secara gamblang.

“Kami sudah menyampaikan surat kepada daerah yang salah satu pointnya itu tentang revitalisasi kepengurusan. Saat ini kami terus membangun komunikasi dan sinergitas. Semoga dalam waktu dekat ini dewan pendidikan bisa terbentuk,” katanya.

Diskusikan di Facebook

Silakan mengirim pesan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *