KAPOL.ID –
Pengamat kebijakan, Myftah Farid memberi penilaian terhadap RSUD Dewi Sartika Kota Tasikmalaya yang belum bisa melayani pasien BPJS. Sebab pemerintah daerahnya baru bisa sebatas dongeng.
Semenjak bangunan baru rampung, tidak banyak perhatian yang berarti. Bahkan untuk menggerakan operasionalisasi rumah sakit.
“Ternyata bukan sekadar kurang lengkapnya fasilitas seperti ventilator, SDM agar bisa melayani pasien BPJS.”
“Malah yang saya dengar untuk biaya operasionalnya juga hanya dimodali Pemkot Tasik kurang dari enam bulan,” katanya, Jumat (27/2/2026).
Ia juga mengkritisi induk organisasi dari rumah sakit yang terletak di Kecamatan Kawalu tersebut. Yang membuat rumah sakit perintis tersebut tak progresif.
Pola manajemen kesehatan yang lebih berorientasi pada proyek fisik maupun pengadaan ketimbang pelayanan publik.
“Dinas kesehatan seharusnya menjamin rumah sakit berjalan sesuai harapan masyarakat. Bukan sekadar membangun gedung mati yang sesak dengan masalah teknis klasik,” sindirnya.
Lemah
Myftah yang juga Ketua Generasi Muda NU Kota Tasikmalaya mengatakan, tertundanya kerja sama BPJS Kesehatan membuktikan lemahnya koordinasi antar-instansi di Kota Tasikmalaya.
Hanya karena masalah kekurangan beberapa alat seperti ventilator, dan satu orang dokter spesialis.
“Gak cukup dengan dongeng. Kalau memang ada perhatian, mungkin sejak tahun kemarin juga (RS) sudah jalan,” ketus Myftah.
Sementara itu, Direktur RSUD Dewi Sartika dr Eddi Saddaryun mengatakan, manajemen sudah berusaha sekuat tenaga. Salah satunya kerjasama dengan BPJS dengan melengkapi sejumlah persyaratan.
“Hasil kredensial dari BPJS baru keluar pertengahan bulan Desember 2025. Kita sudah mengusulkan melengkapi beberapa fasilitas melalui dinas. Termasuk ventilator itu.”
“Sebelumnya juga tahun 2024-2025 itu banyak usulan, namun alokasi anggarannya tidak ada,” katanya.
Ia juga tidak menampik terkait kondisi ventilator yang baru tersedia satu unit yang sudah terkalibrasi. Itupun barang peninggalan lama yang pengadaannya sepuluh tahun ke belakang.
“Ada dua unit ventilator, yang satu sudah terkalibrasi dan bisa digunakan. Satu lagi rusak. Kurangnya dua unit lagi untuk memenuhi syarat bisa kerjasama dengan BPJS.”
“Ventilator per unitnya Rp 400 juta hingga Rp 1 miliar, tergantung spek. Sudah juga kita ajukan usulannya ke dinas, realisasinya belum tahu kapan,” ujarnya.
Kasie Pelayanan Medik dan Penunjang
drg Luthfi Risyanda, memaparkan dengan kondisi anggaran saat ini hanya mencukupi untuk operasional empat bulan.
Mulai dari mengoperasikan IGD, ruang rawat inap, laboratorium, ruang radiologi hingga poliklinik. Serta membayar tenaga medis dan tenaga penunjang lainnya.
“Dengan kondisi sekarang, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk operasional empat bulan. Setelah itu, belum tahu juga mau bagaimana,” katanya. ***
