KAPOL.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Tati Supriati Irwan, S.Sos., turun langsung ke tengah masyarakat Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (9/3/2026).
Kehadiran wakil rakyat dari Dapil Jabar III (Kabupaten Bandung) ini dalam rangka melaksanakan agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Kegiatan tersebut disambut hangat oleh Kepala Desa Laksanamekar, Kohar, beserta perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, kader Posyandu, PKK, hingga perwakilan pemuda dan pengurus PK Golkar.
Kepala Desa Laksanamekar, Kohar, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesediaan Tati Supriati Irwan yang mau mendengar langsung keluhan warga secara tatap muka, bukan sekadar melalui laporan formal di atas meja.
Mengingat Laksanamekar merupakan Desa Percontohan Anti Korupsi tahun 2024 dari KPK, Kohar menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap transparan dalam pengelolaan anggaran di bawah pengawasan legislatif.
“Kami menitipkan harapan agar aspirasi warga mengenai perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas umum di Laksanamekar dapat dikawal hingga mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Kohar.
Selain infrastruktur, Kohar juga meminta dukungan Tati selaku Anggota Komisi II yang membidangi ekonomi dan pertanian, agar kelompok tani serta UMKM lokal di desanya bisa lebih produktif.
Menanggapi hal itu, Tati Supriati Irwan menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD Jabar merupakan fungsi kontrol politik dan administratif. Tujuannya, memastikan pemerintah daerah menjalankan tugas sesuai aturan dan anggaran tepat sasaran.
“Pengawasan ini adalah satu dari tiga fungsi utama kami selain legislasi dan anggaran. Intinya, kami ingin memastikan kebijakan eksekutif benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan pelayanan publik berjalan transparan serta akuntabel,” papar Tati.
Lebih lanjut, Tati menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang konstruktif berdasarkan bukti di lapangan. Hal ini demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sebagai anggota yang membidangi sektor Pertanian, Perkebunan, hingga Pariwisata dan UMKM, Tati berjanji akan mendorong aspirasi warga Laksanamekar ke dinas-dinas terkait.
“Silakan masyarakat sampaikan aspirasinya. Meski dewan bukan eksekutor karena kewenangan ada di pihak eksekutif, namun kami berkomitmen mengawal agar sektor perekonomian dikelola secara profesional,” katanya.
Tati menekankan bahwa pengawasan ini bukan bertujuan mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai instrumen perbaikan.
“Pengawasan ini bentuk kepedulian kami terhadap kemajuan desa di Bandung Barat. Kami yakin dengan tata kelola yang baik, desa bisa menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Am)
