KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan catatan kritis terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pergeseran anggaran yang dinilai kurang melibatkan unsur legislatif.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyoroti mekanisme pergeseran APBD Tahun Anggaran 2026 yang terjadi hingga tujuh kali. Menurutnya, proses pergeseran anggaran tersebut seyogianya melibatkan dan disampaikan secara transparan kepada DPRD Jabar yang memegang kuasa fungsi anggaran.
”Kami memberikan catatan ke depan, harus ada komunikasi yang jauh lebih baik antara Gubernur, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dengan DPRD sehingga hal ini tidak terjadi lagi,” ujar Ono Surono saat memberikan keterangan kepada awak media di Bandung, Selasa (30/6/2026).
Ono menyayangkan proses pembahasan APBD 2026 yang memakan waktu cukup panjang hingga 6-8 bulan, namun tiba-tiba mengalami pergeseran hanya dalam hitungan hari tanpa adanya koordinasi yang matang dengan legislatif.
Soroti Potensi Defisit Anggaran Rp 5,7 Triliun
Selain masalah komunikasi pergeseran anggaran, politisi PDI Perjuangan ini juga menanggapi proyeksi defisit anggaran Jawa Barat yang diperkirakan menyentuh angka Rp 5,7 triliun.
Defisit ini disinyalir dipicu oleh berkurangnya nilai transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, serta penyesuaian evaluasi dari Kemendagri yang mengoreksi pendapatan sekitar Rp 4 triliun karena ketidaksesuaian hitungan Dana Bagi Hasil (DBH).
Meski pada awalnya Pemprov dan DPRD Jabar menyepakati postur APBD 2026 di angka Rp 30,1 triliun, dinamika realisasi pendapatan dan belanja memaksa semua pihak untuk memutar otak guna menyelamatkan program-program prioritas masyarakat.
”Rapat hari ini adalah menyiapkan pra-laporan prognosis APBD 2026. Kami meminta TAPD menyiapkan laporan lebih rinci mengenai potensi pendapatan dari target dan realisasi, termasuk koreksi pajak rokok, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak BBM Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya,” jelas Ono.
DPRD Jabar kini tengah menimbang beberapa opsi untuk menambal defisit jumbo tersebut. “Kita akan rumuskan bersama Gubernur dan TAPD, apakah defisit ini akan ditutup dengan utang seluruhnya, kombinasi utang dan efisiensi yang akan dilakukan, atau harus mengoreksi seluruh program kerja pada APBD Perubahan nanti,” tambahnya.
Ono Surono juga mengingatkan Pemprov Jabar agar tidak terlena dengan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi Jabar yang dilaporkan mencapai 5,85 persen. Ia menilai angka tersebut melonjak karena tingginya belanja pemerintah (government spending) pada momentum lebaran dan pencairan gaji ke-13, bukan karena sektor riil yang menguat.
Ia meminta pemerintah daerah mewaspadai kondisi ekonomi sektor mikro yang sedang tidak baik-baik saja, ditandai dengan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah sektor industri, seperti yang sempat membayangi industri keramik Granito dan industri manufaktur lainnya di Bandung akibat kenaikan harga gas.
”Kalau pabrik banyak melakukan PHK dan harga barang naik, otomatis konsumsi masyarakat di bawah akan turun. Oleh karena itu, kebijakan anggaran di semester kedua ini harus dirumuskan dengan sangat hati-hati,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka pendek penambahan pendapatan daerah, Ono Surono mendorong Pemprov Jabar untuk melakukan restrukturisasi BUMD melalui pembentukan holding atau merger, mengingat sejauh ini baru PT Bank BJB Tbk dan PT Migas Hulu Utama Jabar (MUJ) yang konsisten menyumbang dividen optimal.
Namun, Ono menggarisbawahi agar Pemprov Jabar fokus pada pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah yang terbengkalai, ketimbang memeras kantong masyarakat melalui instrumen retribusi baru.
”Jangan sampai mengejar pos pendapatan baru dari pajak atau retribusi yang justru memberatkan rakyat. Paling cepat dan tepat adalah optimalkan aset, baik yang dikelola BUMD maupun yang langsung di bawah Pemprov Jabar,” pungkas Ono. (JM)
