KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan bahwa tidak pernah ada usulan resmi dari DPRD Jawa Barat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, Sunda, atau Pasundan.
Pernyataan itu disampaikan Ono untuk meluruskan polemik yang berkembang di media sosial dan memicu beragam opini di tengah masyarakat.
“Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini,” kata Ono dalam keterangannya, Senin (6/7).
Selaku Koordinator Komisi I DPRD Jawa Barat, Ono menjelaskan wacana tersebut berawal dari surat yang diajukan Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat pada 6 Januari 2025 kepada Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa.
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui audiensi pada 22 Mei 2025.
Hasilnya, Ketua DPRD menerbitkan nota dinas kepada Komisi I agar dilakukan pengkajian awal terhadap aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Selanjutnya, pada 14 Agustus 2025, Komisi I bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melakukan audiensi dengan komunitas pengusul guna mendalami materi yang disampaikan.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, sikap mayoritas fraksi dalam rapat kerja Komisi I beberapa waktu lalu hanya menyetujui dilakukannya kajian, bukan menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
“Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Tata Tertib DPRD,” tegasnya.
Menurut Ono, jika kajian itu dilakukan, pembahasannya harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari yuridis, historis, sosiologis, budaya hingga dampak ekonomi.
Terlebih Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki keragaman budaya, termasuk masyarakat Sunda, Betawi, dan Cirebon.
Ia juga menegaskan kondisi ekonomi daerah saat ini menjadi pertimbangan penting sehingga DPRD tidak akan gegabah mengambil keputusan.
“Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat,” ujar Ono.
Senada dengan DPRD, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga membantah adanya rencana perubahan nama provinsi.
Ia menegaskan wacana tersebut bukan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat,” kata Dedi. ***
