KABAR PRIANGAN ONLINE — Sebuah pengunduran diri di panggung birokrasi elite jarang sekali berdiri di atas alasan yang tunggal.
Rabu (22/7/2026), publik disuguhi kabar mengejutkan: Nanik S. Deyang secara mendadak melepaskan jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Narasi resmi yang dilempar ke hadapan publik begitu rapi ia berpamitan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto demi fokus menjalani pengobatan penyakit jantung.
Namun, di balik narasi pengunduran diri serta alasan medis yang selalu menjadi “pintu keluar paling aman” bagi pejabat negara, sebuah pertanyaan besar merebak di ruang publik: Apakah yang sedang terganggu ini murni organ jantung sang pejabat, ataukah ‘jantung’ dari kebijakan gizi nasional itu sendiri yang sedang mengalami kegagalan fungsi?
Guna memperhalus guncangan pengunduran diri ini, mesin komunikasi Istana bergerak cepat. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Dirgayuza Setiawan, langsung merangkai narasi nostaljik di media sosialnya. Ia mengenang sosok Nanik sebagai penggerak nurani sejak Pemilu 2014 mulai dari aksinya membocorkan kasus ancaman hukuman mati Buruh Migran Indonesia (BMI) Wilfrida Soik, hingga gagasan romantis meluncurkan program becak listrik bagi para lansia.
“Lebih dari satu dekade saya melihat satu hal yang tidak pernah berubah darinya: ia tidak bisa diam ketika melihat rakyat menghadapi ketidakadilan dan kesulitan,” tulis Dirgayuza.
Bumbu puji-pujian ini tentu manis untuk dibaca. Namun, panggung birokrasi bernilai triliunan rupiah tidak dioperasikan dengan sekadar romantisme masa lalu.
Di sinilah letak ironi yang tajam. Seseorang yang dicitrakan “tidak bisa diam melihat kesulitan rakyat” justru memilih angkat kaki di saat amanat paling strategis memberi makan dan nutrisi jutaan anak bangsa baru saja dimulai. Mengapa nurani yang begitu membara di panggung aktivisme mendadak redup ketika diuji oleh realitas rumitnya eksekusi anggaran dan tata kelola BGN?
Melempar ide populis seperti “becak listrik” memang jauh lebih mudah daripada mengurai benang kusut rantai pasok pangan, pengawasan mutu, dan akuntabilitas anggaran BGN di lapangan.
Publik kini berhak berspekulasi: Apakah mundurnya Nanik adalah murni panggilan medis, atau bentuk ‘menyerah sebelum perang’ akibat beratnya tekanan eksekusi di lembaga super-strategis tersebut?
Alasan pengobatan medis tentu tidak bisa dibantah secara emosional. Namun, dalam tradisi politik dan tata kelola pemerintahan, “alasan kesehatan” kerap menjadi bahasa halus untuk menutupi komplikasi politik, friksi internal, atau ketidaksiapan sistem dalam mengeksekusi janji-janji kampanye yang terlanjur melambung tinggi.
Kini, kursi kepemimpinan Badan Gizi Nasional resmi melowong. Di balik pengunduran diri yang mendadak ini, publik ditinggalkan bersama teka-teki yang belum terjawab: Apakah BGN akan menemukan nahkoda baru yang benar-benar tangguh, ataukah lembaga ini akan terus terengah-engah karena ‘penyakit bawaan’ dari rancangan kebijakannya sendiri?.***
