KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengusulkan perubahan batas maksimum gaji orang tua bagi mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Langkah ini diambil untuk memperluas jangkauan bantuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan mampu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.
Saat ini, skema KIP Kuliah menetapkan syarat pendapatan gabungan orang tua berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk wilayah Jawa Barat, angka tersebut berada di kisaran Rp2,3 juta per bulan.
KDM menilai batas minimum tersebut perlu dinaikkan agar mampu mengakomodasi keluarga dari kelompok menengah bawah yang kerap luput dari bantuan.
”Saya usul agar nanti ketentuannya di bawah Rp10 juta boleh dapat KIP,” tegas KDM di hadapan ribuan mahasiswa.
Pernyataan tersebut disampaikan saat mengisi kuliah umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) ‘Prabu Unpad’ Tahun Akademik 2026/2027 di Stadion Jati Padjadjaran, Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (10/8/2026)
Dalam forum tersebut, sejumlah mahasiswa mengeluhkan tingginya besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya indekos, hingga beban hidup di kawasan Jatinangor. Keluhan datang dari berbagai latar belakang, mulai dari jalur prestasi, anak Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga mahasiswa penyandang disabilitas.
Gina, salah satu mahasiswi disabilitas netra yang berhasil menembus Unpad, berharap Pemprov Jabar memberikan perhatian lebih terhadap akses pendidikan bagi kelompok disabilitas agar dapat menuntaskan studi hingga perguruan tinggi.
Menanggapi berbagai dinamika tersebut, KDM meminta mahasiswa tetap optimistis dan tidak berkecil hati. Menurutnya, keterbatasan ekonomi tak boleh jadi penghalang untuk meraih masa depan.
”Jangan hanya mengejar gelar akademik, tapi perbanyak pengalaman. Jadikan kesulitan itu sahabat agar menjadi pribadi tangguh,” ujarnya
Guna meringankan beban secara konkret, KDM menyalurkan bantuan personal berupa penanggungan biaya kos selama dua tahun, pembebasan UKT hingga lima semester, serta suntikan modal usaha awal sebesar Rp5 juta bagi mahasiswa yang berniat merintis usaha mandiri.
Selain persoalan finansial, ruang dialog interaktif tersebut turut menampung aspirasi terkait infrastruktur publik dan pengembangan keilmuan.
Livy, mahasiswi asal Depok, menyuarakan perbaikan jalan di kawasan Jatinangor. KDM menjelaskan bahwa akses jalan tersebut berstatus jalan nasional, namun pihak Pemprov Jabar siap turun tangan jika mendapatkan izin koordinasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu, merespons kebingungan Keisya, mahasiswi Kedokteran Hewan yang menyuarakan pentingnya pelestarian satwa endemik, KDM menegaskan bahwa prospek profesi dokter hewan sangat terbuka lebar di sektor swasta, BUMN, maupun pemerintahan.
KDM menegaskan komitmennya agar tidak boleh ada anak bangsa yang gagal menempuh pendidikan tinggi hanya karena terkendala persoalan biaya.(JAE)
