KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mendukung langkah Gubernur Jawa Barat mengambil alih pengelolaan lahan PTPN maupun Perhutani yang dinilai tidak lagi dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Menurut Ono, langkah tersebut jangan hanya diterapkan di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, yang direncanakan menjadi pilot project pengelolaan lahan seluas 1.000 hektare.
Ia mendorong kebijakan serupa diterapkan di sejumlah wilayah lain di Jawa Barat yang memiliki persoalan okupasi lahan perkebunan maupun kehutanan oleh masyarakat.
“Saya mendukung upaya yang dilakukan Pak Gubernur Jawa Barat untuk mengambil alih lahan-lahan Perhutani maupun PTPN yang tidak ditanami dengan jenis tanaman yang sesuai peruntukannya,” kata Ono.
Ono menyebut berdasarkan data yang diterimanya, lahan PTPN yang telah diokupasi masyarakat di Jawa Barat mencapai sekitar 12.000 hektare.
Lahan yang sebelumnya ditanami komoditas seperti teh, kata dia, sebagian telah beralih menjadi lahan tanaman sayuran.
“Bukan hanya di Gunung Wayang yang rencananya Pak Gubernur ada 1.000 hektare. Ada beberapa wilayah lain yang kalau ditotal PTPN itu ada yang diokupasi oleh masyarakat mencapai 12.000 hektare, yang dari tanaman teh menjadi sayur-sayuran,” ujarnya.
Ono menilai pola pengelolaan lahan tersebut dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai petani.
Selain memperoleh penghasilan dari hasil pertanian, masyarakat juga dapat menerima upah bulanan yang direncanakan sebesar Rp2,5 juta.
Menurutnya, pola tersebut berpotensi diterapkan di sejumlah daerah seperti Subang, Cianjur, Garut, Tasikmalaya hingga Bogor.
“Kalau ada upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk gubernur untuk mengambil alih, lalu melibatkan rakyat setempat sebagai petani yang menanam, lalu hasilnya juga untuk rakyat tersebut selain gaji yang akan dibayarkan per bulan Rp2.500.000, menurut saya bisa juga mencakup beberapa wilayah lain,” katanya.
Ono mengatakan persoalan pengelolaan lahan perkebunan dan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi. Menurutnya, kawasan yang berbatasan langsung dengan perkebunan dan hutan juga banyak menjadi kantong kemiskinan di Jawa Barat.
“Tadi PTPN itu 12.000, Perhutani nanti kita akan cek. Karena kantong-kantong kemiskinan di Jawa Barat itu adalah wilayah-wilayah yang langsung berbatasan dengan wilayah perkebunan dan wilayah kehutanan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak lingkungan akibat perubahan fungsi lahan perkebunan menjadi tanaman sayuran.
Menurut Ono, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena pola pengelolaan lahan di kawasan perbukitan dapat berdampak terhadap lingkungan.
“Rakyat di situ kebanyakan menanam sayur-sayuran yang akan sangat berdampak secara lingkungan,” katanya.
Karena itu, Ono menilai pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan lahan yang telah lama diokupasi masyarakat.
Ia menyebut PTPN dinilai tidak lagi mampu mengelola dan mengambil kembali seluruh lahan yang telah diokupasi tersebut.
“Jangan hanya selesai di Gunung Wayang, tapi juga di wilayah-wilayah lain. PTPN pun sudah tidak mampu untuk mengambil kembali lahan-lahan yang telah diokupasi itu,” ujarnya.
Ono menyebut kawasan Gunung Wayang menjadi salah satu prioritas karena berkaitan dengan kawasan hulu Sungai Citarum.
Kawasan Cisanti yang berada di kawasan tersebut merupakan titik awal aliran Sungai Citarum dan menjadi bagian penting dalam program Citarum Harum.
“Gunung Wayang menjadi prioritas karena Cisanti itu kan titik nolnya Citarum dengan program Citarum Harum. Jadikan pilot dulu yang 1.000 hektare,” katanya.
Ono memastikan DPRD Jawa Barat akan mendukung kebutuhan anggaran untuk menjalankan program tersebut.
Namun, besaran anggaran yang dibutuhkan masih harus dibahas bersama dalam pembahasan APBD Jawa Barat.
“Tapi nanti akan kita lihat apakah cukup segitu. Di sisi lain juga kita masih menghadapi berbagai macam persoalan yang sangat mendasar terkait dengan kebutuhan pendidikan dan segala macam. Kita membutuhkan anggaran,” ujarnya.
Terkait anggaran sekitar Rp120 miliar yang sebelumnya disebut telah dikucurkan untuk kebutuhan pengambilalihan lahan, Ono mengatakan angka tersebut belum dibahas untuk kebutuhan anggaran 2027.
Pembahasan APBD Jawa Barat 2027 dijadwalkan berlangsung mulai Oktober mendatang.
“Secara anggaran pasti akan kami dukung. Besarnya berapa, tinggal nanti mereka mengajukannya seperti apa,” pungkas Ono.
