KAPOL.ID – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Jawa Barat memberikan catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2027.
Fraksi Gerindra menekankan agar penyusunan anggaran tidak sekadar berorientasi pada besaran angka dan realisasi penyerapan, melainkan wajib menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Daddy Rohanady, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (30/10/2026).
“Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar berpandangan, APBD merupakan instrumen strategis pembangunan daerah, pemerataan kesejahteraan, sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah. Keberhasilan APBD harus diukur dari dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan antarwilayah,” ujar Daddy.
Ia menegaskan, setiap rupiah uang rakyat dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Program-program yang dirancang pun harus memiliki sasaran yang jelas, indikator terukur, serta mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat Jawa Barat.
Soroti Target PAD dan Kemandirian Fiskal
Dalam struktur APBD 2027, Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah catatan strategis. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendongkrak kemandirian fiskal daerah.
Terkait target PAD yang dipatok sebesar Rp18,211 triliun, Pemprov Jabar diminta memastikan bahwa angka tersebut disusun berdasarkan potensi riil dan perhitungan yang rasional.
“Optimalisasi pendapatan harus ditempuh melalui perbaikan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penertiban potensi kebocoran penerimaan,” tegas Daddy.
Selain itu, Gerindra mendorong optimalisasi aset daerah serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, upaya mendongkrak PAD tersebut diingatkan agar tidak sampai membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha yang tengah berjuang mempertahankan kelangsungan bisnisnya.
Tak hanya itu, fraksi partai berlambang garuda ini juga mewanti-wanti tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang ditargetkan sekitar Rp10,9 triliun. Pemprov Jabar diminta menyiapkan skenario antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi perubahan alokasi atau keterlambatan penyaluran.
Dari sisi belanja, Fraksi Gerindra mendesak adanya evaluasi komposisi belanja operasi agar lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Belanja rutin dan administratif ditekankan untuk dikelola secara disiplin.
Sebaliknya, anggaran yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti produktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur harus mendapat porsi yang memadai.
“Pemerataan pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, irigasi, pengendali banjir, hingga sarana pelayanan publik harus menjadi prioritas. Penentuan lokasinya wajib didasarkan pada tingkat urgensi dan tingkat kesenjangan akses antarwilayah,” imbuhnya.
Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra mengingatkan agar pembahasan Ranperda APBD 2027 senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal, transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada masyarakat. Pihaknya berharap Pemprov Jabar memberikan jawaban komprehensif berbasis data atas seluruh catatan yang telah disampaikan. ***
