Politikus PPP itu juga menegaskan bahwa sila kelima Panca Sila—keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak cukup menjadi satu pernyataan saja. Pernyataan lain yang paling penting adalah aksi nyatanya.
“Aisyiyah ini kami apresiasi karena dalam aksinya sudah mempunyai sekolah yang komprehensif. Di Cikecokan itu ada satu kepala sekolah membawahi SDLB, SMPLB dan SMALB. Jadi, begitu keluar itu mereka sudah mengenyam pendidikan 12 tahun,” tambah Cecep.
Persoalannya kemudian, bagai mana nasib kaum disabilitas setelah lulus dari SMALB? Untuk menjawab persoalan itulah, kata Cecep, pemerintah harus hadir berikhtiar mencarikan solusinya. Misalnya dengan membentuk komunitas tertentu.
“Kongkritnya, bisa saja bagi tuna netra kita adakan pelatihan memijat sampai menyediakan panti pijatnya. Atau tuna rungu kita latih membatik. Kita kan punya batik Sukaraja. Pengrajin batik semakin hari semakin habis. Kenapa tidak kita melatih yang tuna rungu itu keahlian membatik?,” lanjut Cecep.
Rencana-rencana tersebut Cecep kemukakan bukan tanpa alasan. Katanya, itu berdasarkan hasil diskusi dengan pengelola SLB Aisyiyah Kabupaten Tasikmalaya. Merekalah yang memandang tuna rungu sebagai potensi, bahwa orang tuna rungu akan lebih fokus dalam bekerja.
Support KAPOL with subscribe, like, share, and comment
Youtube : https://www.youtube.com/c/kapoltv
Portal Web : https://kapol.tv/
Portal Berita : https://kapol.id/
Facebook : https://www.facebook.com/kabar.pol
Twiter : https://twitter.com/kapoltv









