Ali Rasyid Minta Pemerintah Fokus Pada Corona, Hentikan Sementara Program Infrastruktur

KAPOL.ID – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ali Rasyid minta pemerintah Jawa Barat fokus pada penanganan virus Corona dan menghentikan sementara program pembangunan infrastrukru baik jalan, pembangunan alun-alun dan sekolah.

“Menyelamatkan nyawa warga Jawa Barat jauh lebih penting dibandingkan dengan pembangunan infraatruktur. Sehingga pemerintah Jabar bisa melakukan pengalihan atau realokasi anggaran untuk kemanusiaan,” kata Ali Rasyid, Minggu (22/3/2020).

Jumlah warga Jawa Barat yang positif Corona terus bertambah. Pada Ahad (22/3/2020) pukul 12.00 Wib ada penambahan kasus sebanyak 4 orang positif dan Data yang dirilis Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) Sabtu (21/3/2020) pukul 22.46 WIB tercatat 55 orang. Ada penambahan 14 orang dari sebelumnya 41 orang.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Jabar meningkat, dari 1.506 menjadi 1.774 orang. Sebanyak 961 orang menjalani proses pemantauan dan 813 lainnya sudah selesai dipantau.

Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di Jabar juga bertambah dari 136 menjadi 157 orang. Sebanyak 112 orang tengah diawasi dan 45 orang selesai pengawasan.

Gunernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menetapkan tujuh daerah sebagai zona merah Corona di Jabar yang antara lain, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung.

Kata Ali Rasyid, pemerintah daerah harus gerak cepat melakukan antisipasi penyebaran virus Corona di Jawa Barat Itu penting agar jumlah warga yang terkena virus corona bisa diminimalisir.

Pemerintah juga bisa melakukan pengalihan anggaran dalam upaya menangani penyebaran virus Corona di Jawa Barat.

Langkah ini bisa diambil demi menyelamatkan puluhan juta warga Jabar.

“Langkah straregia dan taktis perlu diambil oleh pemerintah Jawa Barat dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Jabar. Salah satu langkahnya bisa merealokasi anggaran di APBD demi kemanusiaan. Potensinya sangat besar. Jangan sampai daerah terus terusan menunggu pemerintah pusat,” kata Ali Rasyid Ahad (22/3/2020).

Ali meminta agar pemerntah daerah fokus pada Corona, dan menghentikan sementara pembangunan infrastruktur jalan, alun alun dan sarana pendidikan.

“Sekarang ini pemerintan harus fokus pada penanganan Corona saja. Karena buat apa membangun jalan, alun alun dan membangun ruang kelas, kalau masyarakatnya tidak terselamatkan,” katanya.

APBD Jawa Barat saat ini senilai 46 triliun. Dan jika sebesar 40 persennya atau sekitar 11 triliun dipakai menangani penyebaran virus Corona di Jabar, kemungkinan besar akan cukup. Belum lagi jika ditambah anggaran infrastruktur itu akan jauh memadai.

“Ini harus segera dipikirkan oleh pihak eksekutif dan berkoordinasi dengan DPRD untuk membahas pengalihan anggaran. Ini penting agar penanganan penyebaran virus Corona bisa lebih optimal,” katanya.

Saat ini yang paling mendesak dilakukan pemerintah daerah kata Ali Rasyid, adalah menyelamatkan nyawa 50 juta jiwa warga Jawa Barat. Jangan sampai menunggu hingga korban jiwa berjatuhan baru melakukan tindakan.

Langkah yang harus disiapkan pemerintah daerah saat ini menunjuk rumah sakit rujukan di setiap Kota Kabupaten dengan fasilitas yang memadai. Juga harus menyiapkan insentif tambahan bagi dokter dan perawat yang menangani Corona.

Juga, pemerintah harus menyiapkan alat tes kesehatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengecek kesehatannya tanpa harus dipungut biaya sepeserpun alias gratis.

“Dan ketika masyarakat diminta untuk tidak bepergian dan diam di rumah, pemerintah juga harus menyiapkan logistik atau pangan bagi masyarakat. Ini penting dalam upaya menangkal penyebaran virus Corona di Jabar,” katanya.

Sebelumnya menteri dalam negeri mengeluarkan peraturan menteri dalam negeri Nomer 20 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2 ayat 2 menyatakan pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

Pasal 3 ayat 3 menyatakan pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.

Presiden Jokowi juga meminta agar APBN 2020 direalokasi untuk pencegahan penyebaran virus Corona di Indonesia.

Pemerintah sudah harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar dalam pemanfaatan anggaran yakni kemanusiaan. Jangan sampai jumlah warga yang meninggal akibat Virus Corona terus bertambah.***