KAPOL.ID – Dishub (Dinas Perhubungan) Kabupaten Garut mulai memberlakukan rekayasa belok kiri jalan terus di Setopan Perempatan Maktal.
Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di persimpangan tersebut, sehingga seringkali terjadi krodit.
Memang, tutur Kadishub Kabupaten Garut, Satria Budi, selama ini setopan persimpangan Maktal masih menjadi kendala yang perlu dipecahkan secara bersama, mengingat kondisi jalan yang kecil ditambah makin banyaknya kendaraan yang setiap hari lewat disana.
Hal tersebut diperparah dengan keadaan jalan yang tidak simetris dari Jalan Pembangunan menuju Jalan Papandayan, sehingga seringkali menyebabkan terjadinya krodit.
Makanya, ia mengimbau kepada para pengguna jalan agar senantiasa berhati-hati saat melewati perempatan Maktal.
Untuk menghindari terjadinya kemacetan di kawasan tersebut lanjut Satria Budi, sebelumnya pihak Lalin Dishub sudah pernah melakukan uji coba rekayasa lampu setopan dari dua pase menjadi satu pase.
Tapi saat dicoba lima menit saja katanya, kemacetan tidak bisa dihindari dari setopan hingga ke Sanding Atas.
Lebih parahnya lagi lanjut Satria Budi, kemacetan yang terjadi dari jalur Papandayan bisa menyebabkan antrian kendaraan panjang dari setopan lampu merah hingga ke Karacak Jalan Ciledug.
“Antrian panjang tersebut terjadi karena disepanjang Jalan Papandayan ada beberapa persimpangan mulai dari persimpangan Kiansantang, Jalan Muhammadiyah dan Jalan Dayeuhandap, juga Jalan Cikuray dan Jalan Pasundan, Termasuk persimpangan Jalan Ciledug, “ tuturnya.
Satria Budi juga menyadari, selain disebabkan tidak simetrisnya Jalan Pembangunan menuju Jalan Papandayan, ruas jalan yang kurang lebar serta jumlah kendaraan yang makin banyak, kemacetan di Setopan Papandayan juga disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran masyarakat seperi mobil angkutan yang seringkali berhenti sembarangan, banyak yang berjualan di tikungan serta banyak bangunan yang menghalangi pandangan.
“Kita juga akan melakukan koordinasi antara pemerintah karena ada beberapa ruang public yang harus direkayasa, seperti bangunan yang menghalangi pandangan,” imbuhnya.
Terkait dengan harapan masyarakat untuk dibangunnya flyover demi kelancaran arus lalulintas disana, Satria Budi pun berpendapat sama.
Hanya saja katanya, karena dijalur tersebut ada dua status kepemilikan jalan, yaitu jalan provinsi dan jalan kabupaten, diperlukan adanya kordinasi yang baik antar pemerintah Kabupaen Garut dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Itu sebabnya, selain perlu koordinasi yang baik dengan Kepolisian, Satpol PP juga Indag dan koprasi, karena disana juga ada UMKM agar para pedagang tidak ada di tikungan, Pemkab Garut pun perlu melakukan koordinasi dengan Pemprov Jabar atau koordinasi antara PUPR dan Binamarga Provinsi,” tuturnya.
Terkait dengan kesiapan Dishub dalam menjelang arus mudik dan balik munggahan, termasuk arus mudik dan balik menjelang Hari Raya dengan curah hujan yang tinggi, Satria Budi menerangkan, bahwa masalah tersebut sudah disampaikan dan dibahas dalam rapat di Bulan Pebruari yang dipimpin Sekda Garut, Nurdin Yana.
Dalam rapat tersebut katanya, Sekda Kabupaten Garut berharap kepada semua stake holder, semua SKPD, OPD, pemerintah daerah semua bisa memantau, mempasilitasi meskipun kata Sekda, di kalender merah, kitamah tidak ikut merah, tapi tetap melakukan antisifasi pada daerah-daerah rawan longsor, minimal bisa memberikan himbauan, ketika hujan deras kita tidak perlu memaksakan berkendaraan.
Selain itu tambah Satria Budi, Sekda Garut pun mengimbau agar semua bisa Membuat sepanduk-sepanduk rawan longsor dan sebagainya, sehingga ketika sudah diberikan worning sama kita, masyarakat pun bisa lebih berhati-hati saat berkendaraan dijalan.
“Kami pun dengan pihak TNI, Polri, sudah sepakat bahwa kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang memerlukan jalur-jalur darat agar arus pengguna jalan bisa merasakan aman, nyaman dan lancar diperjalanan,” pungkasnya.(Anang KN)***
