KABAR PRIANGAN ONLINE (KAPOL) – Seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat secara tegas menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota pengantar Gubernur Jawa Barat terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD (PAPBD) TA 2026.
Penyampaian pandangan umum tersebut digelar dalam rapat paripurna DPRD Jabar di Kota Bandung, Selasa (1/9/2026).
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan bahwa pandangan umum dari seluruh fraksi merupakan krusial untuk membedah kondisi fiskal serta arah kebijakan anggaran eksekutif.
Menurut Iswara, terdapat beberapa isu krusial yang disorot tajam oleh para wakil rakyat. Di antaranya penurunan pendapatan daerah, tingginya alokasi belanja, rencana pinjaman daerah, hingga pergeseran pembiayaan.
”Sebagian besar mempertanyakan turunnya pendapatan, kemudian belanja yang tetap tinggi atau dipertahankan tinggi,” ujar MQ Iswara usai rapat paripurna.
Kondisi tersebut, lanjut Iswara, memicu defisit atau kesenjangan antara realisasi pendapatan dan kebutuhan belanja. Guna menutupi celah fiskal tersebut, Pemprov Jabar berencana menarik pinjaman daerah mencapai Rp3,4 triliun.
Sontak, rencana pinjaman dalam jumlah besar itu memantik pertanyaan serius dari fraksi-fraksi di gedung dewan. DPRD Jabar mendesak pihak eksekutif membeberkan secara rinci peruntukan dana pinjaman tersebut.
”Ada juga pertanyaan terkait dengan rincian belanja. Rp3,4 triliun itu tersebar di berapa OPD, di berapa kegiatan, dan kegiatan apa saja, itu nanti akan dijawab,” tegasnya.
Iswara menambahkan, dewan juga menyoroti adanya penyesuaian dan perubahan struktur belanja pada RAPBD Perubahan 2026 yang merujuk pada catatan serta arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pihak DPRD Jabar kini menunggu jawaban resmi dari Gubernur Jawa Barat pada rapat paripurna selanjutnya. Penjelasan mendalam dari Pemprov Jabar akan menjadi acuan penting bagi dewan untuk melanjutkan pembahasan, guna memastikan anggaran difokuskan pada efektivitas, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat Jawa Barat. (JM)
