KANAL  

Budi Ditahan KPK, ASN Bakal Jadi Saksi di Pengadilan

KAPOL.ID –
Setahun lebih menyandang status tersangka, Wali Kota Tasikmalaya H. Budi Budiman ditahan KPK RI sejak, Jumat (23/10/2020) kemarin.

Banyak pertanyaan di benak masyarakat terkait kasus yang menimpa orang nomor satu di Pemkot Tasikmalaya ini.

Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum Wali Kota Tasikmalaya, H. Bambang Lesmana, pasal yang disangkakan KPK adalah dugaan korupsi suap kepada salah seorang pejabat di Kemenkeu RI.

Pihaknya pun membeberkan kronologis yang tertuang dalam pernyataan kliennya dalam BAP sesuai dengan hasil sadapan KPK.

“Pertama, kalau gratifikasi itu kan menjanjikan hadiah untuk kepentingan tertentu. Tapi kasus ini berbeda,” katanya kepada wartawan, Sabtu (24/10/2020).

Ia menjelaskan, mulanya Budi dipertemukan dengan pejabat di Kemenkeu RI Yaya Purnomo oleh Ketum salah satu partai saat itu R di Jakarta.

“Kalau ada usulan anggaran bisa ke dia langsung,” ucapnya.

Lalu Pemkot Tasik pun mengajukan proposal anggaran untuk dana alokasi khusus (DAK) reguler beberapa bidang senilai Rp 100 miliar melalui terpidana Yaya Purnomo.

“Klien kami diberitahu R. Setelah dicek ke salah satu instansi di lingkungan Pemkot usulan itu cair Rp 40 miliar. Sebab saat itu sedang cuti mengikuti pilkada.”

“Tidak ada janji apapun klien kami memberikan sesuatu. Malah ditagih beberapa kali melalui R. Ini kementerian loh, masa cuma segini,” tuturnya.

Sesuai BAP, kata dia, dugaan pemberian uang senilai Rp 700 juta dilakukan selama tiga kali di tiga kota. Mulai dari Jakarta, Bandung dan Tasikmalaya.

“Itu karena di telepon terus menerus dan dimarahi ketua partai, jawaban klien kami uang dari mana. Akhirnya terpaksa menggunakan uang pribadi,” katanya menjelaskan.

Ketika ditanya terkait saksi di pengadilan, ia mengatakan masih mempersiapkan bersama tim. Tidak menutup kemungkinan ada ASN yang akan memberi kesaksian.

“Alurnya sudah terbayang. Biasanya jika sudah lengkap berkas kurang dari sebulan masuk pengadilan. Kita sekarang fokus dahulu permohonan penangguhan penahanan,” ujarnya.

Yaya Purnomo sendiri sudah divonis majelis hakim dengan hukuman kurungan 6,5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider tahanan 1 bulan, 15 hari.

Sebelumnya pada jumpa pers KPK melalui akun resmi media sosialnya, BBD diduga melakukan tindak pidana korupsi suap kepada terpidana Yaya Purnomo.

“Pemberian uang senilai Rp 200 juta sekitar tahun 2017, lalu pada Desember tahun 2017 melalui perantara Rp 300 juta.”

“Pada bulan April 2018, memberikan kembali Rp 200 juta,” ujar Deputi Penindakan KPK RI Irjen (Pol) Karyoto.

KPK menyangkakan BBD dengan pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.***