KAPOL.ID – Ratusan ribu masyarakat tidak mampu atau Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didampingi petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), rawan menjadi korban politisasi oleh sejumlah pihak untuk kepentingan elektoral di Pilkada Majalengka.
Tim Pemenangan Karna-Koko dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Deden Hardian Naryanto mendesak masyarakat berani melapor jika mengalami intimidasi atau ancaman terkait dukungan politik kepada salah satu pasangan calon bupati.
“Kita hidup di negara demokrasi. Tidak boleh ada intimidasi, terutama terhadap masyarakat kecil penerima bansos agar memilih calon bupati tertentu, biarkan rakyat kecil memilih sesuai hati nuraninya, jangan diancam tidak akan menerima bantuan,” ujar Deden melalui siaran pers yang diterima wartawan Jum’at 11 Oktober 2024.
Wakil Ketua DPRD Majalengka ini juga menyatakan bahwa tim pencari fakta telah dibentuk untuk menyelidiki laporan tersebut. Sebab rumor ini sudah lama tercium dan perlu disikapi secara serius.
Termasuk berkoordinasi dengan Dinsos Majalengka, Dinsos Jabar dan Kemensos RI agar mengawasi dan memperingatkan PKH dan TKSK agar bersikap netral dan tidak terlibat dukung mendukung. Terlebih mereka saat ini sedang pemberkasan P3K ASN.
“Jangan biarkan masyarakat tak mampu dijadikan komoditas politik. Ingat bansos itu dana pemerintah, bukan dana dari pribadi calon atau tim sukses. Kami akan proses secara hukum jika ada oknum yang terlibat,” jelasnya.
PKS juga mengingatkan kepada seluruh pendamping PKH dan TKSK terlibat dalam politik praktis akan mudah terdeteksi, sebab dari ratusan ribu penerima bansos itu sudah dipastikan pasti ada simpatisan parpol dan rakyat pun bisa melaporkan kepada pihaknya, apabila ada oknum siapa pun yang memanfaatkan penerima bansos dijadikan lumbung suara calon bupati tertentu.
“Kami juga berharap dari Tim pemenangan Karna-Koko, Bawaslu Majalengka segera turun tangan untuk mengkaji isu ini, agar Pilkada Majalengka dapat berlangsung dengan jujur dan adil tanpa ada ancaman dari siapa pun,” tuturnya.***
