DPP Santri Pasundan Akan Judicial Review Perpres Miras

  • Bagikan

KAPOL.ID –
Terbukanya izin investasi untuk industri minuman keras (miras) baik skala besar maupun kecil dalam peraturan presiden (Perpres) no 10 tahun 2021 tertanggal 2 februari 2021 merupakan turunan dari UU nomor 11 tentang Ciptakerja.

Dengan kata lain, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) padahal sebelumnya merupakan bidang usaha tertutup.

Demikian disampaikan Ketua DPP Perkumpulan Santri Pasundan Aceng Nasir, Sabtu (27/02/2021).

“Kriminalitas adalah persoalan moral, dalam posisi tanpa pengaruh alkohol saja sudah demikian tinggi. Apalagi kalau seseorang dalam pengaruh miras.”

“Jika sudah dalam kondisi mabuk apapun bisa dilakukan seperti perampokan, pembunuhan atau tindakan kriminalitas lainnya,” ujarnya.

Agama manapun sudah jelas melarangnya, tegas dia, apalagi Islam. Baik dalam Alqur’an, Hadist maupun ijtima’ para Ulama baik larangan, bahaya serta ancamannya.

Menurutnya, banyak literasi peringatan keras tentang miras dalam Islam. Ini yang harus dipertimbangan Presiden, bukan hanya bicara soal investasi keuntungan kapitalis tapi moralitas generasi bangsa.

Aceng meyakini dari lubuk hati paling dalam Presiden Jokowi ini berat dan dilematis.

Bagaimanapun beliau seorang ayah sekaligus kakek yang menginginkan generasi unggul bukan generasi pemabuk.

“Mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak lain hingga ini terjadi. Apapun itu bentuknya, kami melihat ini ada kekeliruan,” katanta.

Walaupun Perpres ini diklasifikasikan pada daerah tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan di lapangan akan terjadi pergeseran makna.

“Pak Jokowi pernah mengatakan meminta masyarakat untuk melakukan kritik, tentu menurut hemat kami, ini berkaitan kebijakan yang bila dianggap dapat merugikan atau membahayakan.”

“Karena ini tugas kami para santri dan para Dai di manapun,” kata Aceng.

DPP Santri Pasundan akan melakukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan Judicial Review terhadap Perpres no 10 tahun 2021 tersebut.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan Judicial Review terhadap Perpres tersebut.”

“Kami sedang melakukan kajian dan berkonsultasi dengan para pakar hukum, tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kami mohon doa dan dukungannya terutama umat islam,” katanya.

Pihaknya juga akan mengirimkan surat kepada berbagai pondok pesantren maupun ormas yang berbasis agama lainnya untuk meminta tanggapan serta kajiannya tentang hal ini.

“Saya optimis umat Islam khususnya para alim ulama tidak akan tinggal diam jika dihadapkan pada persoalan yang prinsip, terutama berkaitan tentang moralitas,” jelasnya. ***

  • Bagikan