Oleh Tresna Ayu Anggraeni
Mahasiswa Universitas Siliwangi Tasikmalaya
Dalam setiap menjelang pemilihan umum baik di tingkat daerah hingga nasional, fenomena praktik politik uang sering kali terjadi dalam ruang lingkup masyarakat. Partai politik, calon pemimpin serta golongan lainnya menjadi aktor utama dalam berjalannya praktik tersebut. Para pelaku biasanya akan memberikan sejumlah uang atau material lainnya kepada pemilih. Agar mendapatkan suara yang lebih unggul dalam proses pemilihan. Praktik ini memberikan dampak buruk dalam jalannya demokrasi di Indonesia dan menciptakan benih-benih pemimpin yang korup.
Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) setidaknya mencatat terdapat 130 kasus praktik politik uang dalam Pilkada 2024 (Tempo, 28 November 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kita turut memberikan peran dan mungkin telah menjadi budaya dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Lalu faktor apakah yang menjadi penyebab maraknya kasus tersebut? Hal apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menanggulanginya?
Penyebab
Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik politik uang. Menurut Imawan Sugiharto dalam bukunya berjudul Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya, setidaknya terdapat tiga faktor. Pertama, kondisi sosial ekonomi pemilih, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat membuat ataupun akibat kebutuhan yang mendesak. Untuk mengatasinya pemerintah sepatutnya memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Seperti membuka lowongan pekerjaan agar masyarakat tidak ketergantungan terhadap praktik politik uang.
Kedua, rendahnya tingkat pendidikan terutama bagi mereka yang berada di pedesaan. Dan orang miskin yang tidak mendapatkan akses pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat. Pemerataan akses pendidikan perlu dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat memiliki pemikiran yang lebih maju. Serta meningkatkan pengetahuan serta kesadaran dalam berpolitik.
Ketiga, kurangnya kedekatan antara partai politik dengan masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator politik Indonesia, terdapat 85,5% masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan partai politik. Hal tersebut memudahkan mereka untuk terjebak dalam fenomena politik uang. Oleh karena itu, partai politik haruslah memiliki kedekatan dan hubungan harmonis dengan masyarakat agar dapat menciptakan situasi politik yang aman dan sejahtera.
Generasi muda
Lalu bagaimanakah peran generasi muda sebagai agen of change dalam melakukan pencegahan fenomena politik uang? Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam mencegah terjadinya praktik yang mencemari tatanan demokrasi di Indonesia.
Seperti melakukan edukasi melalui platfrom digital seperti media sosial tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari politik uang. Serta Mengawasi berjalannya pemilu serta melaporkan tindakan pelanggaran seperti politik uang kepada pihak berwenang (Bawaslu).
Kemudian menanamkan jiwa integratis dan kejujuran dalam diri untuk dapat menjadi contoh yang baik dalam lingkungan masyarakat. Sehingga dapat menciptakan kondisi demokrasi yang lebih baik.
Mendukung regulasi dengan menjadi bagian dari anggota komunitas atau organisasi yang mendukung kebijakan yang tegas dan efektif.***
