Connect with us

BIROKRASI

Kang Uu, Ada Tiga Poin Penting Perhatian Pemprov Jabar Untuk Pesantren

|

KAPOL.ID – Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzhanul Ullum mengatakan ada tiga poin penting yang akan dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat kepada pesantren. Pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi.

Hanya saja untuk bisa mempermudah gerak langkah pemrpov Jabar membantu pesantren butuh payung hukum yang jelas. Dan itu saat ini sedang dibahas oleh DPRD Jabar yakni perda pesantren.

“Ada tiga poin penting perhatian
yang akan pemprov Jabar lakukan terhadap pesantren yakni melakukan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi. Namun itu semua dilakukan setelah jelas payung hukumnya,” kata Kang Uu kepada Kapol.id Selasa (23/6/2020).

Kata Panglima Santri Jawa Barat itu, untuk melaksanakan tugas pembinaan, pihak Pemprov Jabar akan menunjuk kepala biro yansos di instansi pemerintah. Itu untuk mempermudah proses pembinaan terhadap pesantren.

“Juga ketika pesantren butuh pembangunan dan lain sebagainya Kabiro Yansos inilah yang akan mengkomersialkan dengan dinas intansi lain sehingga memudahkan pihak pesantren,” kata Kang Uu.

Langkah lainya dalam mempermudah proses pembinaan dan fasilitasi pihak pemerintah Jabar akan membuat lembaga atau menguatkan lembaha forum silaturahmi pondok pesantren (FSPP) yang sudah ada. Lembaga ini diisi oleh perwakilan dari berbagai pondok pesantren di Jawa Barat, termasuk juga diisi dari kalangan ormas Islam.

“Nanti juga kita buat Majelis Masyayikh lembaga ini merupakan kumpulan dari pimpinan atau pendiri pondok pesantren dan juga para ulama,” ucapnya.

Kata Kang Uu, nantinya Majelis Masyayikh inilah yang akan memberikan tausiyah kepada para pejabat Pemprov Jabar, termasuk memberikan masukan kepada pemerintah Jabar untuk kemajuan daerah.

“Yang jelas ke depan pemerintah Jabar dalam memberikan bantuan untuk pesantren tidak lagi lewat bansos tapi masuk pada regulasi pemerintah. Baik itu bisyaroh atau “pangbubungah” untuk kiyai dan ulama atau pun beasantri bagi para santri,” jelasnya.

Ia juga mengatakan digitalisasi pesantren bakal ditetapkan. Sehingga semua pesantren di Jabar bisa mudah diketahui lokasinya dimana, berapa jumlah santri dan lainya secara online. Sehingga perhatian yang diberikan pemerintah bisa lebih terarah.

Sedangkan untuk pemberdayaan pesantren pemerintah Jabar kata Kang Uu sudah menggulirkan program one pesantren one produk (OPOP) yang akan terus digulirkan. I

Ini untuk  mengembangkan potensi yang ada di pesantren sehingga pesantren bisa membangun ekonomi umat.

Di tempat terpisah Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren, Ali Rasyid mengatakan pansus segera melakukan rapat persidangan di pansus.

Selama beberapa hari lalu, pihak Pansus sudah melakukan silaturahmi ke puluhan pesantren di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal dengan kota 1000 Pesantren.

“Alhamdulillah kami pansus banyak menerima masukan, koreksi dan juga usulan dari pihak pesantren. Kami ingin perda yang dibuat itu benar-benar merepresentasikan keinginan pesantren,” katanya.

Di Jawa Barat sendiri setidaknya ada 12.000 pesantren yang semuanya berkiprah untuk memajukan pendidikan moral di kalangan masyarakat Jawa Barat.***

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *