Kenapa Pemkab Tasikmalaya Alihkan Tata Kelola Pariwisata dari Disparpora ke BUMD?

KAPOL.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menegaskan berencana mengalihkan kewenangan pengelolaan destinasi wisata. Semula berada di Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora). Ke depan akan berada di bawah kewenangan PT Abhyakta Dharma Yasa Perseroda.

Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin mengemukakan bahwa rencana tersebut wujud dari komitmen untuk mempercepat transformasi pengelolaan pariwisata. Sementara selama berada di bawah kewenangan SKPD, lajunya terlalu rigid.

“Saya di tingkat atas sudah melakukan MoU dengan PT Malawi, perusahaannya Perhutani. Tapi ternyata di level bawah masih rigid. Harus ada ini, harus ada itu. Saya sebetulnya sudah mulai kesal. Karena memang mengubah kebiasaan itu tidak mudah,” ujar Cecep.

Semangat percepatan pembangunan memang menjadi prinsip Cecep. Ia menegaskan bahwa sejak resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada Judi 2025, pihaknya menuntut semua SKPD agar tidak Mager malas gerak.

Sayangnya, semangat itu terkendala pada tataran implementasi. Alasan yang sering muncul antara lain karena persyaratan teknis yang berlapis.

“Memang itulah manusia yang tidak mau berubah. Karena mungkin itu sawahnya yang terganggu. Saya tidak ngomong orang, ya. Tapi saya melihat fenomena itu kenapa jadi sulit implementatif,” tambah Cecep.

Sekalipun demikian, Cecep juga mengakui kalau tata kelola destinasi wisata oleh BUMD akan lebih baik. Setidaknya, pengawasan lapangan akan lebih dekat. Koordinasi juga akan lebih cepat.

“Jadi, kalau oleh BUMD kan monitoring bisa lebih efektif. Kalau BUMN, kantor pusatnya di Jakarta, pengawasannya bagaimana? Penjualan tiketnya manual, bagaimana itu mengontrolnya?” tegas Cecep.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi menambahkan bahwa tata kelola destinasi wisata oleh BUMD akan lebih profesional. Pendekatannya tidak hanya pelayanan, tetapi juga pendekatan bisnis. Sementara pemerintah tidak bisa bisnis.

“Jadi kenapa oleh Abhyakta, karena ada bisnisnya. Pemerintah kan nggak bisa bisnis. Nanti harus terlihat output dan outcome-nya. Masyarakat lebih merasakan peningkatan fasilitas dan pelayanan, di sisi lain juga menguntungkan dari sisi bisnis,” tegas Asep Sopari.