Kesenjangan Jarak, Si Miskin dan Si Kaya

Anak-anak Taman Kanak-kanak diajar untuk menggunakan penyanitasi tangan di Jakarta (foto: ilustrasi).

IKHWAL aktivitas belajar yang disesuaikan dengan kondisi siswa, nasib pelajar di daerah terpencil dengan infrastruktur yang minim berada di ujung tanduk.

Anggi Crestamia, guru relawan dari program Indonesia Mengajar yang tengah mengabdi di Kepulauan Yapen, Papua, khawatir akan pendidikan muridnya di sana. Pasalnya, desa tempatnya mengajar belum dialiri listrik, sehingga tidak memungkinkannya melakukan pengajaran jarak jauh secara daring.

“Kalau untuk tugas atau belajar dalam bentuk apa, sampai saat ini pun aku belum kembali ke desa, jadi belum sama sekali aku ngasih kayak PR sama mungkin LKS, belum sempat,” ujar Anggi saat dihubungi VOA (15/5).

Untuk sementara, dirinya dan sejumlah guru lain mencoba memberikan pelajaran melalui siaran Radio Republik Indonesia setiap harinya.

“Dari RRI itu sendiri memberikan waktu kepada guru2 untuk mengajar via radio, begitu. Jadi itu mungkin salah satu solusi pertama misalkan ternyata sampai Juli kita belum bisa masuk ke desa,” jelasnya.

Menurut hasil survei KPAI, di Papua sendiri, 54% pelajar sama sekali tidak melakukan pembelajaran sejak kebijakan belajar dari rumah diterapkan. Senada dengan pengakuan Anggi, faktor minimnya infrastruktur menjadi alasan utama.

“Tidak ada listrik, tidak memiliki handphone, jarak rumahnya jauh-jauh, gurunya tidak bisa kemudian melakukan proses ini semua. Guru kunjung tak ada. Papua tidak terjadi pembelajaran selama hampir 2 bulan,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti.

“Ini menjadi problem di mana ada anak-anak yang tidak terlayani secara hak atas pendidikan. Disparitas Jawa-luar Jawa pun nampak dengan sangat jelas,” tandasnya.

Disparitas Jawa-luar Jawa maupun kesenjangan antara si kaya dan si miskin diakui Retno merupakan masalah lama di bidang pendidikan yang seharusnya sudah bisa diantisipasi pemerintah ketika situasi darurat, seperti pandemi, terjadi.

Meski demikian, ia menganggap yang paling genting yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengeluarkan kurikulum darurat yang bisa dijadikan panduan sekolah dalam menavigasi proses belajar-mengajar jarak jauh dengan baik sehingga hak pendidikan anak-anak Indonesia bisa terpenuhi seutuhnya. [rd/em/voa]