Komunikasi Harmoni dalam Membangun Peradaban Islam

  • Bagikan
Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si | Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Garut

Oleh Dr. Zikri Fachrul Nurhadi, M.Si
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Garut

 Pandemi Covid-19 menjadi trend riset bagi kaum intelektual. Terindikasi bahwa pandemi Covid-19 banyak bermunculan informasi yang meresahkan masyarakat bahkan menjadi perang informasi, perang pemikiran dan perang persaudaraan. Munculnya hal tersebut perlu ada peran komunikasi dalam hal ini komunikasi harmoni. Komunikasi harmoni merupakan komunikasi yang mengedepankan adanya keserasian dan keselarasan dalam keberagaman budaya, dalam kekayaan sosial, atau hal tersebut adalah cerminan dari Bhineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Kekuatan komunikasi harmoni terletak pada sifat-sifat kerukunan, solidaritas sosial, tenggang rasa yang semuanya dalam rangka membangun peradaban dalam beragama kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membumikan Islam yang Rahmatan Lil Alaiamin. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umumnya bahwa konsep peradaban Islam dalam kontek Rahmatan Lil Alaiamin senantiasa menunjukkan cerminan bahwa manusia untuk hidup berdampingan. Hasil dari komunikasi harmoni ini mampu membangun peradaban Islam di masa pandemic Covid 19, meletakan komunikasi harmoni sebagai kekuatan ataupun strategi yang kehadirannya mampu mewujudkan perdamaian, saling menghargai, menghormati diantara umat beragama.

Islam sebagai agama yang dikenal dengan konsep agama Rahmatan lil ‘alamin, agama yang membawa misi terwujudnya kehidupan yang harmonis, selaras dan seimbang, baik antara sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan makhluk ciptaanNya juga keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan antar sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Rahmatan lil’alamin adalah istilah qur’ani yang sudah terdapat tersirat dalam Al-Qur’an, sebagaimana fir­man Allah dalam Surat al-Anbiya’ ayat 107: ”Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (rahmatan liralamin)” (Syukur, 2010).

Kehadiran Komunikasi Harmoni dan Peradaban Islam
“Harmony in Diversity”, dapat dijelaskan sebagai sebuah harapan dalam setiap kehidupan keberagamaaan masyarakat yang harus dipandang secara optimis untuk merealisasikan hal tersebut. Namun secara faktual kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia khususnya masih menghadapi banyak hambatan dalam pencapaianya (Mahmud, 1994). Konflik-konflik yang melibatkan perbedaan keyakinan (antar umat beragama) berpotensi yang tinggi terhadap terjadinya tindak kekerasan, main hakim sendiri, justifikasi sebuah kebenaran atau keyakinan kelompok satu dengan kelompok lainya menjadi sumber konflik ideologi yang akhir-akhir ini muncul di Indonesia (Bagir, 2011).

Agama memberikan manfaat yang luar biasa bagi para pemeluknya, terutama menyangkut pola pikir, pola sikap dan pola perilaku individu dalam masyarakat. Pola pikir individu yang dipengaruhi agama, pada dasarnya masuk dalam ranah pengetahuan dan pemahaman keagamaan, di mana agama yang berisikan doktrin atau ajaran-ajaran memiliki sifat memaksa terhadap pemeluknya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh agama. Agama dengan doktrin-doktrin yang dimilikinya, secara psikologis memiliki pengaruh yang luar biasa bagi perkembangan individu, terutama menyangkut pola pikir seseorang. Masalah kerukunan hidup antar umat beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia di dunia ini untuk bagaimana menciptakan iklim komunikasi yang kondusif, harmonis dan terlembaga (Bagir, 2011).

Komunikasi Harmoni Merawat Persatuan
Keragaman di Indonesia bukan hanya dalam hal budaya, melainkan juga agama dan keyakinan-keyakinan transendental, termasuk kehidupan manusia, tata cara, pola pikir, kebiasaan, dan praktik-praktik interaktif antaranggota masyarakat. Sedemikian beragamnya bangsa ini, tidak akan mudah menghindari konflik budaya, tetapi bukan berarti tidak bisa. Berkaitan dengan keragaman budaya, dewasa ini kerap kali konflik mengemuka sebagai reaksi keragaman yang tidak dipahami sebagai kemajemuk­an dan keharmonisan. Disinilah peran komunikasi berfungsi sebagai media kontrok, alat persuasive, mengurangi ketegangan (perselisihan, pertikaian) dan mengubah sikap dan perilaku.  Sudah demikian banyak contoh kejadian yang merujuk pada perkara tersebut. Padahal, kesadaran atas budaya dan agama yang berbeda memungkinkan untuk saling mempelajari cara-cara berkomunikasi yang unik sehingga semangat keragaman budaya terus bertunas dan menjadi benih harmoni, sehingga peran komunikasi berfungsi sebagai media untuk merawat rasa kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis agama memiliki peran sebagai pemersatu (integratif) bagi umat beragama yang sama. Fungsi integratif ini biasanya menjadi luntur atau melemah ketika dalam kehidupan beragama melibatkan unsur-unsur keyakinan yang berbeda. Menurut Hendropuspito agama memiliki fungsi sebagai pemupuk persaudaraan terutama internal umat beragama. Tanpa mengurangi kontribusi agama dalam kehidupan sosial terutama bila ditinjau dari fungsi integratif, ada faktor-faktor lain selain agama yang ikut perpengaruh terhadap integrasi sosial (Hendropuspito, 1984). Faktor-faktor tersebut, bila ditinjau dari teori perdamaian, meliputi beberapa hal antara lain: effective channels of communication, effective system of arbitration, integrative climate (Bridging social capital), critical mass of peace enhancing leadership dan just structure.

Effective Channels of Communication
Faktor pertama yang berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian suatu masyarakat adalah effective channels of communication. Saluran komunikasi yang efektif merupakan faktor yang menentukan terciptanya sebuah perdamaian dan harmoninya sebuah tata hubungan antar anggota masyarakat. Saluran komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya intensitas komunikasi antar anggota masyarakat, di mana anggota masyarakat dapat menyuarakan dan menyalurkan ide-ide atau gagasan sebagai bagian dari anggota masyarakat (Baqir, 2011).

Effective System of Arbitration
Faktor kedua adalah yang menjadi bagian dari sebuah kontruksi perdamaian adalah effective system of arbitration. Pada bagian ini sitem peradilan baik yang bersifat formal maupun non-formal dan informal memiliki peran yang sangat besar bagi terciptanya sebuah perdamaian masayarakat. Melalui sistem peradilan telah melembaga dalam masyarakat akan membantu terciptanya stabilitas keamanan dalam masyarakat. Melalui sitem peradilan yang efektif pula hak-hak individu sebagai anggota masyarakat akan terjamin, tanpa harus khawatir terhadap kekuatan-kekuatan yang ingin menindas atau menguasainya. Dengan adanya effective system of arbitration berimplikasi pada sebuah tatanan kehidupan yang berdasar pada kepastian hukum, sehingga batas-batas antara kebenaran dan kebatilan dalam sistem sosial menjadi lebih transparan (Ritzer, 2004).

Integrative Climate (Bridging social capital)
Faktor ketiga adalah integrative climate (Bridging social capital). Faktor ini pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan komponen kontruksi perdamaian sebelumnya, yaitu adanya saluran komunikasi yang efektif serta sistem peradilan yang efektif. Menurut hemat penulis, faktor ketiga ini lebih mengarah pada kondisi yang merupakan hasil atau akibat dari adanya sistem komunikasi yang efektif serta sistem peradilan yang efektif (Baqir, 2011). Melalui saluran komunikasi yang efektif akan menimbulkan sebuah situasi yang mendukung terhadap pencapaian suatu perdamaian. Integratif climate, adalah sebuah situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyakatat yang mengarah pada susana yang harmoni. Integratif climate yang ada dalam masyarakat biasanya ditandai dengan adanya institusi-institusi non-formal yang menjelma dalam sebuah tradisi masyarakat (Ritzer, 2004).

Critical Mass of Peace Enhancing Leadership
Faktor keempat adalah critical mass of peace enhancing leadership. Faktor ini terait dengan adanya tokoh-tokoh inisiatif atau kepemimpinan yang dapat mencegah terjadinya konflik. Atau adanya sejumlah tokoh yang cukup jumlahnya dan memiliki pengaruh yang kuat untuk mencegah terjadinya konflik. Keberadaan sejumlah tokoh dalam kehidupan terutama dalam mengatasi konflik yang diperlukan, hal ini disebabkan kedudukan tokoh dalam masyarakat memiliki fungsi sebagai mediator dalam setiap konflik yang terjadi. Tokoh atau pemimpin yang dimaksud dalam hal ini adalah pemimpin formal maupun pemimpin informal. Pemimpin formal biasanya terkait dengan jabatan pemerintahan atau jabatan politis, mislanya lurah, camat, bupati, DPR. Sedangkan pemimpin non-formal biasanya adalah tokoh agama (ulama, kyai, Pastur, Pendeta, Biksu), dan tokoh masyarakat (ketua adat, ketua paguyuban atau persatuan) (Ritzer, 2004).

Just Structure
Faktor kelima just structure. Faktor ini terkait dengan sebuah upaya untuk menciptakan sistem keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Just stucture, meliputi beberapa hal antara lain system keadilan ekonomi yang berkeadilan, sistem sosial yang yang berkeadilan, sistem pendidikan yang mencerdaskan masyarakat dan sistem-sistem sosial lainya yang mendukung terhadap terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan. Adanya sistem keadilan dalam masyarakat ini mutlak diperlukan adanya untuk mencapai sebuah tatanan masyarakat yang berkeadilan (Mc.Graw, 2004).

  • Bagikan