Muncul Lagi Aktivis Pertanyakan Anggaran Covid-19

  • Bagikan
Sejumlah aktivis SPRI yang dimotori oleh Jajang Saefuloh mendatangi DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Komisi IV memfasilitasi mereka bertemu dengan Dinkes, RSUD SMC, dan Dinsos. (Foto: kapol.id/Amin R. Iskandar)

KAPOL.ID–Ruang paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya menjadi lokasi pertemuan para aktivis dengan sejumlah SKPD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (8/3/2021) menjelang Duhur.

Pertemuan tersebut terselenggara atas permintaan audiensi Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) terhadap Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Komisi IV kemudian memfasilitasi SPRI bertemu SKPD.

Selain SPRI dan Komisi IV DPRD, yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, RSUD Singaparna Medika Citrautama, dan Dinas Sosial.

Menurut Jajang Saefuloh, SPRI bertujuan untuk mempertanyakan pengalokasian anggaran penanggulangan Covid-19. Setelah berdiskusi lebih dari dua jam, SPRI akhirnya meminta sejumlah data pembuktian.

“Ujung dari pertemuan ini adalah kami meminta data gelondongan setiap SKPD yang menerima kucuran dana atau anggaran percepatan penanganan Covid-19. Juga rincian atau RKB dari pengalokasian anggaran tersebut,” terang Jajang.

Atas permintaan yang belum terkabul itu, Jajang menekankan bahwa SPRI akan terus menindaklanjutinya. Mereka akan terus mengonfirmasi setiap SKPD sampai permohonannya terpenuhi.

Sejatinya pihak perwakilan SKPD tidak keberatan atas permintaan SPRI. Hanya saja mereka perlu waktu untuk berkoordinasi dengan atasan masing-masing, mengingat pemegang kebijakannya adalah pimpinan.

Misalnya Atang Sumardi selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk. Ia bahkan mengapresiasi langkah SPRI.

“Itu bagus, silahkan saja. Hak mereka menuntut transparansi. Secara pribadi, saya siap. Cuma, karena kebijakannya ada di Kadis, ya, nanti dikomunikasikan dulu,” ujar Atang.

Bagi Atang sendiri, Dinas Kesehatan memang harus menunjukan transparansinya. Bahkan ia yakin bahwa pihaknya tidak memiliki permasalahan.

“Saya sangat yakin bahwa itu (segala yang dianggarkan) terealisasi dengan baik,” tandas Atang.

Di lain pihak, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asop Sopiudin mengemukakan bahwa posisinya sebagai penampung aspirasi masyarakat. Sehingga memfasilitasi pertemuan itu untuk dengar pendapat.

“Kalaupun masih ada hal-hal yang perlu disinkronkan, silahkan bisa dilakukan secara langsung. Terkait permintaan teman-teman SPRI, misalnya, kami meminta pihak SKPD untuk melayani mereka sebaik mungkin,” ujar Asop.

  • Bagikan