oleh

Omnibus Law Untuk Siapa?

Oleh Erlan Suwarlan
(Dosen FISIP Universitas Galuh)

Istilah Omnibus Law digunakan untuk menyebut suatu Undang-Undang yang bersentuhan dengan berbagai macam aturan yang memangkas dan/atau mencabut sejumlah Undang-Undang. Hal ini adalah hal yang baik ketika posisinya menyederhanakan/menyatukan dari sejumlah regulasi yang bertebaran yang tidak terkoneksi/terintegrasi satu sama lain.

Ketika disatukan ada yang menyebutnya sebagai “Undang-Undang Sapu Jagat”. Pada sisi ini, salah satu spirit menyederhanakan perizinan menjadi relevan sehingga diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Secara khusus mengenai perizinan usaha di negara kita masih dinilai sangat memberatkan, hal ini pernah diutarakan Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu. Perizinan di negara kita juga masih dinilai berbelit-belit, memakan waktu yang lama, dan biayanya mahal. Kita masih kalah dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, meski negaranya lebih kecil dibanding negara kita.

Pada titik ini, kita masih kalah bersaing. Kondisi itu pula yang kemudian mendorong presiden untuk memudahkan perizinan melalui metode Omnibus Law tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai bagian dari upaya untuk melakukan reformasi perizinan.

Dua Kritik
5 Oktober 2020 adalah hari dimana Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut mengundang reaksi dari sejumlah pihak, hingga aksi jalanan di sejumlah daerah pun tidak terelakkan lagi. Sesungguhnya apa yang dianggap salah oleh sebagian kalangan dengan pengesahan Undang-Undang tersebut?

Sekurang-kurangnya ada dua kritik besar terhadap pengesahan Undang-Undang tersebut yaitu terkait dengan: prosedur dan substansi materi. Berkaitan dengan prosedur yang dipertanyakan misalnya, pertama, soal proses internal di DPR yang dianggap sebagian prosesnya tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, keterlibatan/partisipasi masyarakat, dimana banyak telaah ilmiah yang diabaikan. Ketiga, transparansi materi, yakni hanya bagi sebagian kementerian/lembaga yang dilibatkan, sementara Undang-Undang tersebut kabarnya menyatukan 79 Undang-Undang dengan materi dan latar belakang yang berbeda.

Keempat, dalam pembahasan dianggap tidak melibatkan stakeholder, melainkan pihak “yang dipilih”, demikian pula kabarnya dalam rapat paripurna draft tidak dibagikan kepada semua. Kelima, waktu pengesahan malam hari, hal ini pula yang kemudian dianggap luar biasa dan dipersepsikan DPR begitu ingin cepat-cepat mengesahkan. Ada apa sesungguhnya?

Keenam, insiden mikrofon dimatikan pun menjadi sorotan publik. Kemudian berkaitan dengan substansi dianggap banyak pasal yang berpotensi merugikan banyak pihak/bidang. Semua hal tersebut semakin menegaskan persepsi publik terhadap keinginan DPR dan pemerintah yang ingin segera mengesahkan di tengah tren pandemi covid-19 yang terus meningkat.

Kekecewaan atas dua hal tersebut mengundang reaksi berbagai penolakan dari sejumlah elemen seperti asosiasi pekerja/buruh dengan berbagai nama terjadi di banyak daerah, demikian pula aksi yang dilakukan oleh mahasiswa, bahkan mendapatkan pernyataan sikap dari sejumlah Profesor, Dekan, dan Dosen dari 67 Perguruan Tinggi, sejumlah organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Muncul juga perdebatan dalam media sosial antara pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung, bahkan sampai pada tersebarnya informasi yang dianggap hoax. Semua gaduh!

Setelah mendapat penolakan, bermunculan klarifikasi melalui pernyataan pejabat baik dari pihak pemerintah melalui beberapa menterinya maupun dari DPR. Hal yang tak kalah dianggap mengecewakan publik adalah soal ketiadaan presiden di Jakarta pada saat aksi-aksi berlangsung. Meski belakangan akhirnya presiden pun memberikan penjelasan resmi, dan saya kira itu penjelasan yang bagus. Mungkin juga ceritanya akan lain, jika penjelasan itu bisa dilakukan di awal. Mungkin aksi-aksi jalanan tidak akan terjadi ketika publik mendapat narasi/penjelasan yang baik.

Krisis Kepercayaan
Krisis kepercayaan terhadap partai politik dan parlemen bukanlah hal yang baru, eksistensi keduanya selalu diidentikkan. Fenomena tersebut bukan hanya terjadi di negara kita, melainkan banyak terjadi pula di sejumlah negara. Bahkan terjadi sejak puluhan tahun lalu sekalipun di negara maju. Akar persoalannya sama, karena seringkali anggota parlemen/partai politik dianggap lebih mementingkan diri dan kelompoknya.
Menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap presiden dan DPR, potretnya dapat terlihat misalnya dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang intinya menunjukkan hal yang sama.

Diantaranya hasil survei Indikator pada 16-18 Mei 2020 yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap DPR mengalami penurunan dari semula 74,6% pada Bulan Pebruari menjadi 60,1 pada Bulan Mei. Demikian pula terhadap presiden dari semula 92,2% pada Bulan Pebuari menjadi 82,8% pada Bulan Mei. Data ini hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi kedua lembaga tersebut.

Sisi lain yang sering terdengar adalah soal tuduhan intervensi asing dalam melahirkan produk-produk kebijakan berupa Undang-Undang telah banyak dikemukakan oleh para politisi sendiri, yang menyebutnya sebagai “Undang-Undang Pesanan”. Ini terjadi sejak jaman Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, misalnya seperti yang pernah diungkap oleh Amien Rais (PAN) dalam bukunya “Selamatkan Indonesia”, yakni soal regulasi yang mengatur Freeport di Papua. Kemudian apa yang pernah disampaikan oleh Eva Sundari (PDIP) dalam media beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa, “Ada belasan Undang-Undang pesanan asing”. Meski tidak pernah merinci apa saja Undang-Undang tersebut.

Saya kira pernyataan-pernyataan para politisi tersebut bukan pernyataan yang serampangan, karena mereka ada di dalam lingkaran kekuasaan yang mengetahui dinamika yang terjadi, dan mereka pun mempertaruhkan integritasnya. Ketika tuduhan-tuduhan seperti itu masih ada hingga saat ini, pertanyaan besarnya adalah, “Ada apa dengan wakil rakyat kita”?

Potret hitam dalam proses legislasi lainnya, tentunya kita masih ingat bahwa ada pengalaman beberapa waktu lalu soal hilangnya satu pasal dalam Undang-Undang Tembakau. Sepintas ini adalah hal yang tidak mungkin dan tidak logis terjadi. Rentetan peristiwa tersebut, relevan dengan penelisikan Tim Riset Global Future Institute yang sempat menyatakan bahwa tiga sektor strategis nasional yaitu: migas, kelistrikan, dan sumberdaya air pernah kebobolan dari intervensi asing.

Untuk penyusunan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mendapat bantuan dari United States Agency for Internasional Development (USAID) dan Bank Dunia sebesar US$ 40 Juta. Semoga saja semua itu tidak benar. Sebab jika benar, apakah ini yang dinamakan “NKRI Banting Harga”? Atau, “Indonesia for Sale”? Sebegitu lemahkah negeri ini? Dimanakah kedaulatan politik dan ekonomi kita hari ini?

Konflik Kepentingan
Kajian dari Marepur Corner yang dirilis pada 9 Oktober 2020 menyebutkan bahwa bahwa 318 orang atau 55% anggota DPR RI berlatarbelakang pebisnis. Dari persentase tersebut, komposisinya masing-masing meliputi PDIP (23%), Gerindra (16%), Golkar (16%), Demokrat (10%), Nasdem (10%), PAN (10%), PKB (9%), PKS (4%), dan PPP (2%).

Selanjutnya dari persentase tersebut, berkaitan dengan posisinya dalam perusahaan masing-masing terdiri dari: pemilik (26%), Direktur/Wakil Direktur (25%), Direktur Utama/Presiden Direktur (18%), Komisaris (15%), Komisaris Utama (8%), Asisten Direktur (1%), General Manager (1%), dan lain-lain posisi strategis (5%).

Apakah pengusaha boleh berpolitik? Apakah boleh menjadi anggota DPR? Tentu saja jawabannya siapa pun boleh. Namun, persoalan konflik kepentingan (conflict of interest) adalah hal yang tidak dapat dihindari dan tidak ada yang bisa menjamin nihil dari hal tersebut, apapun latar belakangnya. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak awal disinyalir akan lebih menguntungkan pengusaha, lalu menarik relasinya dengan komposisi para anggota DPR seperti yang tersebut di atas, saya kira hal tersebut sebuah hal yang berpotensi bisa terjadi, logis, dan tidak berlebihan. Di sinilah pertanyaannya, Omnibus Law itu sebenarnya untuk siapa?

Judicial Review
Kelompok masyarakat madani yang terefresentasikan dari sejumlah organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan sejumlah lainnya sejak awal sudah mengajukan keberatannya kepada pihak pemerintah bersamaan dengan isu lainnya yakni soal penundaan pilkada serentak. Sayang sekali, presiden seolah tidak mengindahkan keberatan-keberatan kelompok masyarakat tersebut.

Ketika Rancangan Undang-Undang ini berasal dari pihak eksekutif, mungkin ceritanya akan lain jika presiden melakukan “executive review” ketika mendapat masukan dai sejumlah elemen dimaksud, dalam arti presiden mengurungkan niatnya atau menarik kembali draft yang diserahkan ke DPR. Mungkin ceritanya akan lain, tidak akan terjadi demonstrasi di sejumlah daerah yang memakan korban.

Selama ini publik melampiaskan kekesalannya pada DPR, padahal sesungguhnya kehendak/kuasa presiden-lah yang paling besar. Sekurang-kurangnya jika dilihat dari dua hal, yakni soal dari mana RUU itu berasal, kemudian melihat klausa “pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan pemerintah”. Dari dua hal ini terlihat domain presiden-lah yang kuat ada di dalamnya.

Kini sudah resmi disahkan menjadi Undang-Undang, maka jalan yang elegan dan konstitusional dalam negara demokrasi adalah dengan melakukan “Judicial Review”. Ini adalah mekanisme yang “halal”. Terlepas sebagian pihak menyangsikan proses tersebut mengingat hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi adalah orang-orang yang ditentukan presiden dan DPR. Sebagai negara hukum, inilah jalan yang lebih rasional, meski catatan penegakkan hukum di negeri ini masih diwarnai sejumlah catatan serius.

Akhirnya, saya mau katakan bahwa Undang-Undang yang baik adalah Undang-Undang yang bersih dalam prosesnya, diterima oleh semua pihak, dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.***

Tasikmalaya, 10 Oktober 2020

Komentar

Jangan Lewatkan