Connect with us

PENDIDIKAN

Orang Tua Datangi Kantor Disdik Jabar, Nilai Sistem PPDB 2020 Merugikan

|

Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati.*

KAPOL.ID –
Orang tua peserta didik yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) bertandang ke kantor Disdik Jabar ungkapkan rasa kekecewaan terhadap sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020.

FMPP mengeluhkan masalah sistem sosialisasi dan tranparansi penerimaan peserta didik kepada panitia PPDB di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr Rajiman Kota Bandung, Selasa (23/6/2020)

Pada audiensi di ruang aula Disdik Jabar, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati membeberkan sistem yang diberlakukan pada penerimaan peserta didik tingkat SMA/SMK/SLB sederajat dinilai sangat merugikan calon peserta didik.

“Contohnya seperti pendaftaran online. Kan tidak semua masyarakat ada yang mengerti dengan IT. Ketika mereka minta bantuan dari sekolah asal pun sudah ditentukan,” ujar Illa.

Selain itu, Illa juga mengeluhkan tidak transparannya pihak sekolah saat pengumuman diterima atau tidaknya peserta didik.

“Karena mereka juga tidak tahu mengapa mereka tergeser, kan itu tidak dibuka, enggak dijelaskan. Jadi sistem yang kemarin itu ketika siswa tidak diterima namanya langsung hilang,” ungkapnya.

Saat ditanya KAPOL.ID terkait peluang daftar jalur afirmasi di tahap dua atau zonasi, pihaknya menilai ada potensi orang tua calon siswa dari kategori keluarga ekonomi tidak mampu dibebankan biaya.

“Masuk ke sekolah swasta pun bukan pilihan bagi calon siswa di jalur afirmasi. Jangankan belajar, mau daftar saja harus pakai uang.”

“Formulirnya bayar, setelah masuk harus bayar lagi, belum bayar biaya praktek, apa itu akan ditanggung,” tegas Illa.

Sementara pendaftaran lewat jalur zonasi akan berisiko dengan pembayaran dana sumbangan pendidikan (DSP) dan SPP.

Ditempat yang sama, Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Sekolah Menengah Atas (SMA) Jabar, Juli Wahyu Paridunda, mengakui jika PPDB 2020 ini cukup kompleks.

Pasalnya, tahapan sosialisasi PPDB terbentur dengan pandemi sehingga sosialisasi pun mayoritas hanya bisa dilakukan secara virtual.

“Kami sadari bahwa ini tidak bisa menyentuh semua orang tua, terutama bagi daerah yang terkendala dengan internet. Tapi kami upayakan sosialisasi melalui medsos, media online dan elektronik,” jelas Juli Wahyu.

Pihak Disdik Jabar, lanjut Juli, tidak bisa mengakomodir semua calon siswa untuk masuk ke sekolah negeri, mengingat jumlah lulusan SMP atau MTs lebih banyak dari pada daya tampung SMA/SMK sederajat.

Sekadar catatan, jumlah lulusan SMP sederajat berkisar di angka 700 ribu siswa. Sedangkan daya tampung SMA negeri sederajat hanya 149.977 ribu di tahap pertama ini.

“Ini pasti ada yang tidak diterima di sekolah negeri,”terang Yuli.

Sebagai perbandingan, di Kota Bandung terdapat 64 SMP, sedangkan jumlah SMA negeri hanya ada 27 sekolah.

“Bagaimana bisa menampung itu semua, tidak semua orang itu bisa legowo,”pungkas Juli Wahyu Paridunda.(FJ)***

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *