Oleh Dedi Suf
Ketua PP Perhepi (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia)
Melalui data yang bagus Pak Husein M Sawit (Kompas, 5/7-2022) menulis tentang terpuruknya petani padi. Anggota Dewan Penasihat PP Perhepi itu tentu nya ingin para petani padi dapat hidup sejahtera. Memang, Perhepi memiliki visi untuk mengupayakan kesejahteraan para petani.
Yaitu lah, para petani padi hanya bisa menangis dalam menghadapi kebijakan perberasan nasional yang tidak peduli sama para petani. Beban hidup yang sudah sulit, semakin sulit saja dengan ada nya pembiaran dari pemerintah itu.Wajarlah bila saya hanya dapat mengatakan para petani padi di negeri agraris ini semakin termarginalkan saja.
Menangisnya para petani padi itu tidak hanya disusul oleh menangis nya para pengusaha penggilingan padi kecil akibat banyak yang bangkrut. Di lapangan, para penyuluh pertanian (PPL) tentu nya banyak pula yang menangis. Beliau-beliau tersebut merasa kurang diperhatikan peran dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
Rupanya masih banyak bupati/walikota yang kurang peduli sama pembangunan pertanian di era otonomi daerah ini. Sebenarnya di era otonomi daerah ini yang nama nya pembangunan pertanian itu dapat dijadikan ladang amal bagi para bupati/walikota tersebut.
Nasib para PPL tentunya berkaitan erat dengan nasib para petani padi yaitu lah, sedang dipersimpangan jalan. Di era otonomi daerah ini nasib mereka sangat tergantung kepada kualitas kepedulian dari bupati/walikota kepada pembangunan pertanian.
Tampaknya banyak PPL yang menginginkan jadi pegawai pemerintah pusat lagi, dan banyak pula anak para petani padi yang lebih memilih profesi jadi tukang bakso di kota. Tempo hari Pak Jokowi dalam kunjungannya ke Balai Penelitian Padi Sukamandi Subang berujar, petani padi perlu didampingi oleh PPL. Itu bagus dan akan lebih bagus bila PPL kepegawaian nya di tarik ke pusat.
Antara PPL dengan petani padi tidak hanya memiliki hubungan batin tapi memiliki muatan komunikasi yang sama. Betapa tidak, PPL itu memiliki tugas mengadopsi teknologi kepada para petani. Dengan demikian boleh lah dikatakan para petani terpuruk, maka para PPL tersungkur.
Perlu Ada Upaya Dari Pemerintah
Saya lihat tampaknya kini pemerintah terlalu disibukkan untuk mengurus masalah konsumsi rakyat nya. Mengurus masalah konsumsi BBM dan masalah konsumsi minyak goreng curah. Sedangkan masalah produksi padi seakan-akan dibiarkan. Kebijakan perberasan nasional pun cenderung tidak berpihak kepada petani padi. Bahkan kata nya sekarang ini banyak petani gurem menangis dalam mengejar-ngejar pupuk bersubsidi.
Sungguh petani padi yang 15 juta jiwa itu tengah menghadapi ancaman bukan dari kebijakan pemerintah dalam perberasan nasional semata. Kebijakan lainnya masih banyak seperti dalam memenuhi kebutuhan air. Seringkali kebutuhan air untuk yang nama nya PDAM mengalahkan kebutuhan air untuk para petani padi.
Belum lagi ancaman yang datang dari dampak perubahan iklim. Rupa nya para petani padi tidak cukup hanya dengan banyak ikhtiar, tapi harus banyak do’a minta sorga jangan hanya untuk di akherat semata.
Tampaknya industrialisasi di negeri agraris ini jalan nya terlalu dahsyat. Hal ini dapat di lihat dari proses guremisasi yang meningkat tajam (Agus Pakpahan, 2022). Penguasaan lahan para petani padi jelas terancam. Kesejahteraan pun otomatis menurun drastis. Oleh karena nya saya pikir kebijakan subsidi pupuk yang dilaksanakan oleh pemerintah mesti dihilangkan alias digratiskan.
Sudah saat nya pemerintah lebih banyak memikirkan aspek produksi di samping memikirkan aspek konsumsi selama ini. Pemerintah mesti lebih peduli lagi sama para petani padi. Pertanyaan nya apakah struktur produksi usaha tani padi sudah rasional bagi kehidupan nyata?.
Para petani padi pasti tidak akan menangis jika hasil produksi nya lebih besar dari biaya produksinya. Memang untuk sementara ini tidak mudah mencari rasionalitas tersebut.
Guna mempertahankan eksistensi petani padi tidak cukup melalui regenerasi. Para petani padi butuh berbagai subsidi. Seperti subsidi pupuk dan jaminan sosial lain nya. Para petani padi butuh kelembagaan yang kuat, dapat menyuarakan uneg-uneg nya di Parlemen.
Pendidikan para petani padi perlu ditingkatkan. Begitu juga permodalan nya perlu disediakan.Sarana produksi senantiasa tersedia (AT Mosher,1976). Hasil produksi nya dijamin oleh pemerintah.Teknologi terus berubah. Yang pasti pemerintah mesti peduli.
Jika jumlah petani padi yang 15 juta jiwa itu sudah pasti benar nya dan atau sudah di beri Kartu Petani Padi (KPP semacam KTP) seperti di Taiwan. Itu bagus sekali. Saya setuju terhadap kebijakan Subsidi Langsung Petani (SLP) yang akan dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Saya menyadari sekarang para petani padi ini perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan.
Kita tentu nya ingin para petani padi tidak menangis lagi. Semoga saja lah, agar para pihak seperti para pengusaha penggilingan padi kecil dan para penyuluh pertanian termasuk para anggota Perhepi tidak ikut menangis. Semoga.***
