JAKARTA, KAPOL.ID – Genap satu tahun berjalan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan motor penggerak sektor riil di tingkat akar rumput.
Melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini berhasil mengintegrasikan kebutuhan nutrisi nasional dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dalam acara refleksi yang digelar di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (16/4), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, memaparkan bagaimana SPPG menjadi jantung dari sirkulasi ekonomi ini.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menjadi unit ekonomi vital di daerah. Dengan setiap unit yang mampu menyerap minimal 10 tenaga kerja lokal, program ini secara nasional telah mengupah sekitar 1,2 juta pekerja.
“Dampaknya sangat riil. Ada Rp117 miliar yang berputar setiap hari hanya untuk upah pekerja di satuan pelayanan ini. Ini adalah penciptaan lapangan kerja massal yang tersebar hingga ke pelosok,” ujar Sony Sonjaya.
Kekuatan utama dari refleksi satu tahun ini adalah kembalinya kedaulatan pangan ke tangan petani dan peternak lokal.
Dengan anggaran pengadaan bahan baku yang mencapai Rp 600 miliar per hari, SPPG diinstruksikan untuk memprioritaskan hasil bumi dari wilayah sekitarnya.
Petani: Menyuplai sayur-mayur, beras, dan buah-buahan segar.
Peternak & Nelayan: Menjadi pemasok utama protein hewani seperti telur, daging ayam, dan ikan.
Pedagang Pasar:
Mendapat kepastian serapan komoditas harian dengan harga yang kompetitif.
Agar perputaran uang di sektor riil tidak terhambat oleh proses administrasi yang panjang, pemerintah telah menerapkan sistem virtual account. Sebanyak 70% dana belanja dialokasikan langsung ke unit-unit pelayanan.
Langkah ini diambil untuk memastikan ekosistem pendukung seperti suplier bahan pangan lokal mendapatkan pembayaran tepat waktu, sehingga arus kas (cash flow) ekonomi di desa tetap terjaga kesehatannya.
Menutup refleksi tersebut, BGN menegaskan bahwa partisipasi publik adalah kunci keberlanjutan. Melalui aplikasi “Jaga Dapur MBG”, masyarakat kini memiliki peran aktif dalam mengawasi kualitas output dari SPPG.
Sinergi antara Kejaksaan Agung dan masyarakat ini memastikan bahwa anggaran besar yang digulirkan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas SDM sekaligus penguatan ekonomi rakyat.***
