Regulasi Peningkatan PAD Kabupaten Tasik Ketinggalan, Perlu Menyesuaikan Perkembangan Zaman

  • Bagikan

KAPOL.ID–Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD menggelar rapat dengan sejumlah SKPD Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (12/5/2020). Ketua Bapemperda, Cecep Nur Yakin, memimpin rapat yang bertempat di Ruang Paripurna gedung DPRD tersebut.

Agenda rapat adalah “inventarisasi kebutuhan rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk pembahasan tahun 2021”. Kehadiran SKPD pada rapat tersebut bentuk koordinasi terkait usulan Ranperda yang penting diajukan ke lembaga legislatif.

Erry Purwanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, berharap agar Ranperda yang diusulkan untuk pembahasa tahun 2021, adalah yang berdampak pada peningkatan penghasilan asli daerah (PAD). Mengingat kurva PAD Kabupaten Tasikmalaya cenderung datar, alih-alih mengalami kenaikan secara signifikan.

“Semua dinas yang berpotensi meningkatkan PAD regulasinya sudah ketinggalan. Karena rentang waktunya sudah sekian lama tidak ada revisi atau penyesuaian. Perda-Perda penyesuaian ini perlu karena memang harus sesuai dengan perkembangan zaman.” ujar Erry kepada KAPOL.ID.

Erry menyebut beberapa permisalan, bahwa Ranperda yang berpotensi meningkatkan PAD antara lain terkait pajak PBB dan retribusi. Dalam hal ini sangat diharapkan usulan di antaranya dari Dinas Pendapatan dan Dinas Pariwisata.

Adapun penyesuaian yang dimaksud Erry adalah bahwa Perda mesti senapas dengan undang-undang di atasnya yang sudah berubah-ubah. Pasalnya, Perda sendiri merupakan turunan dari peraturan-peraturan di atasnya.

“Tapi, selama ini kita memahami itu, karena di Kabupaten Tasik ini terlalu banyak rotasi dan mutasi. Sehingga mereka mungkin tidak fokus untuk melakukan langkah pembahasan yang lebih ungen terkait dengan Perda,” lanjut pria dari Partai Golkar itu.

Hingga selesai rapat, DPRD belum mengantongi satu pun Ranperda untuk bahasan tahun 2021. Karena itu DPRD mendorong semua OPD mengusulkan Ranperda paling lambat Juli 2020. Supaya cukup waktu bagi DPRD menganalisa usulan mana saja yang menjadi prioritas pembahasan.

“Perda ini (yang mendukung peningkatan PAD) juga menyangkut bagaimana ke depan penyelenggaraan pemerintah mampu berjalan dengan baik dan menjadi lebih baik,” pungkas Erry.

  • Bagikan