KAPOL.ID—Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya, Aam Rahmat Selamet mengemukakan alur penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Rabu (9/9/2020). Ia ‘buka-bukaan’ di hadapan sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS), dalam diskusi tata kelola pemerintahan kolaboratif.
Pada diskusi yang berlangsung di Aula Wiradadaha, Gedung Bappeda, itu; sedikit-banyak Bappeda menjadi sasaran tembak berbagai pihak. Terutama terkait pengalokasian anggaran.
Forum itu sendiri dihadiri oleh (antara lain) Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, PRKI, Muslimat NU, Fatayat NU, Lakpesdam NU, LBH Ansor, DEEP, PERADI, Pustaka, FMMT, dan LK Kompas.
“Saya sudah menduga, bahwa sorotan akan mengarah kepada pemerintah. Itu sih sudah biasa,” Aam menanggapi respon OMS dengan santai.
Aam sadar betul bahwa dalam setiap kasus, tatkala merasa tidak puas atas pembangunan, publik akan memandang kesalahan terletak pada perencanaan. Padahal, katanya, sejauh ini perencanaan pembangunan daerah disusun bersama-sama dengan masyarakat.
Persisnya, terang Aam, setiap tahunnya pemerintah melangsungkan musyawarah perencanaan pembangunan (Musyrenbang). Jenjangnya jelas, dikawal mulai dari tingkat paling bawah: Musrenbang tingkat desa, kemudian Musrenbang tingkat kecamatan, dan Musrenbang tingkat kabupaten.
“Memang sudah semestinya perencanaan daerah itu bukan milik Bappeda semata, melainkan milik semua. Musyrenbang kan jelas berita acaranya, ditandangani oleh semua pihak. Yang hadir di Musyrenbang juga representatif dari masyarakat,” sambung Aam.
Tetapi Aam juga melihat potensi persoalan, salah satunya tentang sumber daya manusia yang terlibat dalam Musyrenbang itu sendiri. Ia sendiri berharap yang terlibat dalam Musyrenbang mempunyai kapasitas yang hebat, sehingga dapat menelurkan perencanaan yang berkualitas.
“Persoalan masih ada yang belum terakomodir, memang anggaran yang tersedia segitu adanya. Tapi ini bukan pembenaran bahwa anggaran kita kurang, melainkan bagaimana anggaran yang ada itu dapat tepat guna,” katanya.
Karena itu Aam begitu mengapresiasi kehadiran Madani—yang menginisiasi diskusi tata kelola pemerintahan kolaboratif—di Kabupaten Tasikmalaya. Sebab, ia percaya bahwa Madani berniat membangun masyarakat yang unggul, sehingga menguntungkan bagi Kabupaten Tasikmalaya agar semakin bagus di masa depan.
“Masalah yang lain juga, pada saat sudah disahkan oleh Musyrenbang, kemudian disahkan menjadi APBD oleh DPRD, mengapa yang disalahkan adalah perencanaannya? Tapi sudahlah, yang lalu biar berlalu. Sekarang, mari kita bersama-sama menyusun perencanaan pembangunan yang lebih baik,” pungkas Aam.
—- Support KAPOL with subscribe, like, share, and comment —-
Youtube : https://www.youtube.com/c/kapoltv
Portal Web: https://kapol.tv
Twiter : https://twitter.com/kapoltv
Facebook : https://www.facebook.com/kabar.pol
Instagram : https://www.instagram.com/kapol_id
Portal Inside : https://kapol.id/
