BANDUNG, (KAPOL).- Komisi 5 DPRD Jawa Barat meninjau langsung lokasi titik-titik Banjir dan posko pengungsian di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Di Kota Bekasi, para wakil rakyat itu mengunjungi lokasi Banjir dan pengungsi di Pondok Gede Permai.
Bahkan di Bogor Komisi 5 langsung melakukan rapat koordinasi dengan wakil bupati Bogor untuk melakukan penanganan bencana banjir dan penanganan terhadap korban akibat bencana banjir.
Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Ali Rasyid mengatakan, kunjungan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak banjir dan memastikan keadaan masyarakat korban banjir di daerah bencana tersebut.
“Kita sangat berduka karena korban meninggal akibat bencana cukup banyak. Terakhir data meninggal di kota bekasi 9 orang dan di Kabupaten Bogor sebanyak 17 orang. Kami terjun langsung untuk memastikan korban bencana banjir di daerah tersebut,” katanya.
Sebagai anggota komisi 5 DPRD Jabar, kata dia pihaknya mendorong kepada pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur supaya terus memaksimalkan bantuan kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti makanan, minuman dan pakaian.
“Sambil kita terus mendalami, banjir yang disertai longsor ini kenapa bisa terjadi. Apakah ada kelalaian dari pemerintah untuk mengantisipasi ini atau ada penambangan illegal atau ada faktor lain,” katanya.
Selain itu kata Ali, pemerintah daerah harus serius menangani masalah bencana alam terutama bencana banjir dengan melakukan penataan lingkungan. Sehingga bencana alam tidak langsung berdampak serius kepada masyarakat.
“Bencana banjir yang terjadi saat ini harus dijadikan bahan pembelajaran oleh pemerintah daerah dan provinsi. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan mengabaikan lingkungan,” ucapnya.
“Kami mendorong supaya ada keberpihakan anggaran baik untuk pencegahan maupun penanggulangan bencana. Misal ada tanggul-tanggul yang rusak harus segera diperbaiki,” jelasnya.
Pemeliharaan lingkungan alam harus menjadi perhatian serius pemerintah utamanya pemerintah daerah. Bencana alam baik banjir dan juga longsor terjadi karena ketidakseimbangan lingkungan.
Air hujan yang turun dengan lebat tidak terserap oleh tumbuhan karena minimnya ruang teebuka hijau dan resapan air akibat pembangunan. Sehingga air terus meluap dan mengakibatkan banjir.
“Tata kelola lingkungan harus diperbaiki lagi dan menjadi perhatian utama pemerintah baik pusat provinsi dan juga pemerintah daerah,” kata Ali lagi.***
