Soal Sanksi, Yusuf Sebut Kriteria Harus Jelas

Ketua DPD Golkar Kota Tasikmalaya, HM. Yusuf

KAPOL.ID –
Usai ditetapkan sebagai Ketua Partai Golkar Kota Tasikmalaya periode 2020-2025, H.M.Yusuf masih menyusun kepengurusan selama 15 hari ini.

Bersama formatur, nantinya akan menentukan siapa yang layak duduk dalam membesarkan partai selama lima tahun kedepan.

“Agenda politik kedepan ada Pilkada tahun 2022, lalu Pileg dan Pilpres 2024. Kita berupaya seoptimal mungkin. Partai politik kan tujuannya mencari kekuasaan.”

“Setelah dilantik, baru konsolidasi internal partai. Yang jelas regenerasi dan kaderisasi itu yang kita harapkan. Siapa-siapa yang duduk di kepengurusan itu dibahas formatur,” ujarnya.

Partai politik, kata dia, merupakan kerja bersama dan tidak bisa sendiri. Ada ketua, wakil ketua hingga sekretaris saling bahu membahu.

Ketika ditanya soal sanksi bagi yang membangkang terhadap aturan partai, ia mengatakan harus diusulkan mendapatkan sanksi.

“Apakah bisa dikeluarkan dari DPD atau bagaimana, tapi kriteria pembangkangan itu harus jelas parameternya.”

“Kemarinkan (Nurul–red.) kompetitor dalam Musda, wajar-wajar saja. Walaupun pada akhirnya didiskualifikasi karena tidak melengkapi berkas saat mendaftar,” ucap Yusuf.

Sebagaimana diketahui, H. Nurul Awalin yang juga Sekretaris DPC Partai Golkar Kota Tasikmalaya sempat diramaikan bersaing di Musda.

Meskipun akhirnya gugur karena tidak melengkapi berkas tepat waktu. Akhirnya Yusuf menjadi calon tunggal dan ditetapkan sebagai ketua.

Dari hasil musda yang dihelat di Aula DPD Golkar Jabar di Kota Bandung awal pekan ini.***