KABAR PRIANGAN ONLINE – Gelombang perlawanan terhadap dugaan praktik lancung di ceruk penegakan hukum kembali memanas di Jawa Barat. Himpunan Pemuda Aktivis Indonesia (HIPADI) menggelar aksi demonstrasi besar di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Di bawah komando langsung Ketua Umum HIPADI, Rizki Brave, massa aksi mengusung manifesto perlawanan yang menyengat: “Rakyat Dibuat Gelap, Pejabat Makin Berkilap.”
Aksi massa kali ini tidak sekadar diisi orasi politik, melainkan juga diwarnai dengan teatrikal simbolik yang bermuatan kritik tajam.
Sebagai bentuk katarsis atas mampatnya keadilan, Rizki Brave memimpin pelemparan telur ke arah gedung Korps Adhyaksa tersebut sebuah teatrikal yang dianalogikan sebagai ritual “lempar jumroh” untuk mengusir kuasa gelap mafia hukum.
Ketegangan sempat meningkat saat massa membakar ban di tengah jalan, memayungi kawasan jalan dengan asap hitam pekat sebagai pralambang suramnya wajah penegakan hukum hari ini.
Saat ditemui di sela-sela riuhnya aksi, Rizki Brave menegaskan bahwa kehadiran pemuda di jalanan hari ini merupakan respon moral mutlak atas matinya nurani hukum.
“Kami menolak berkompromi dengan realita hukum yang hari ini kian telanjang: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika institusi hukum melukai rasa keadilan publik, maka turun ke jalan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban suci,” cetus Rizki dengan nada retorika yang membakar semangat massa.
Rizki menggarisbawahi bahwa simbolisme anarkis-kreatif yang mereka tunjukkan adalah cermin dari kulminasi kemarahan kaum muda terhadap pusaran kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga melibatkan barisan aktor kakap.
Kasus ini mencuat pasca-penggeledahan kontroversial di Cafe De’Clan, di mana misteri mengenai asal-usul dan peruntukan aliran dana raksasa di dalam brankas kafe tersebut hingga kini masih dibiarkan mengambang tanpa kejelasan.
“Pelemparan telur dan nyala api ban ini adalah simbol kejijikan kami terhadap para mafia berseragam. Kami mendesak Kejaksaan Tinggi untuk gayung bersambut, berani memotong gurita skeptisisme publik, dan membongkar tuntas siapa saja pesohor atau pejabat yang menaruh tangannya di dalam brankas Cafe De’Clan. Jangan biarkan rakyat terus berjalan dalam kegelapan informasi, sementara para oknum pejabat justru makin berkilap memperkaya diri di balik benteng imunitas kekuasaan,” desak Rizki tanpa tendeng aling-aling.
Berdasarkan manifesto yang diterima redaksi, terdapat empat tuntutan fundamental yang ditekankan oleh HIPADI:
Pemberantasan Mafia Hukum Tanpa Pandang Bulu: Mendesak Kejaksaan Agung dan Kejati Jabar melakukan bersih-bersih internal serta mengusut tuntas indikasi kongkalikong mafia hukum di tubuh Korps Adhyaksa RI.
Menjaga Netralitas Mutlak APH: Menuntut seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) patuh pada asas equality before the law (kesetaraan di mata hukum) dan menghentikan segala bentuk intervensi maupun pesanan politik dalam perkara ini.
Audit Investigatif Aliran Dana Cafe De’Clan: Menuntut penegakan hukum yang agresif dan transparan terhadap seluruh pihak yang terafiliasi dengan kepemilikan dan perputaran uang di brankas Cafe De’Clan.
Transparansi dan Penyingkapan ‘Aktor Intelektual’: Meminta Kejaksaan membuka tabir misteri secara terang benderang kepada publik mengenai siapa saja otak di balik skandal TPPU ini.
Kendati aksi bubar dengan tertib menjelang sore hari, HIPADI melempar ultimatum keras. Mereka berkomitmen akan terus mengawal kasus ini selangkah demi selangkah hingga bermuara di meja hijau.
Jika Kejati Jabar memilih bergeming atau melakukan lokalisasi kasus demi menyelamatkan elite tertentu, HIPADI mengancam akan melipatgandakan barisan massa dan melumpuhkan jalanan kota dalam gelombang unjuk rasa yang jauh lebih masif.***
