Ali Rasyid Terusik Penambangan Pasir di Leuweung Keusik Tasikmalaya

  • Bagikan

KAPOL.ID –
Ali Rasyid, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jawa Barat.

Untuk segera merekomendasikan penghentian dan peninjauan ulang izin tambang pasir di wilayah Kecamatan Padakembang, Kapupaten Tasikmalaya kepada Kementerian ESDM RI.

Hal tersebut terungkap saat Ali Rasyid menggelar konferensi pers di ruang rapat Fraksi Gerindra, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (29/3/2021).

“Sekaligus meninjau ulang semua ijin usaha penambang pasir yang ada di kawasan Gunung Galunggung Tasikmalaya,” kata Ali Rasyid.

Aspirasi sekaligus laporan warga Leuweung Keusik diterima oleh Ali Rasyid saat melakukan reses dan sudah disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi.

Saat ini, lanjut Ali Rasyid, warga mengalami ketakutan, penderitaan dan kekhawatiran yang sangat besar.

Karena pengusaha penambang pasir sudah memiliki izin operasi untuk melakukan penambangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan Bulan September 2019.

Izin penambangan pasir di wilayah Gunung Galunggung sudah terjadi penolakan oleh warga sejak tahun 2012 lalu.

Sebanyak ribuan tanda tangan warga, lanjut dia, aksi penolakan besar-besaran hingga pendapat argumentasi ilmiah tentang dampak penambangan pasir ternyata diabaikan begitu saja.

“Penambangan pasir di kawasan Gunung Galunggung diantaranya dapat merusak ekosistem, yakni rusaknya daerah resapan air yang dapat mengundang banjir bandang dan longsor”.

“Bahkan Leuweung Keusik yang juga berfungsi sebagai tanggul alam penahan lahar letusan Gunung Galunggung akan rusak,” tambah Ali Rasyid.

Selain itu, lanjut dia, hilangnya kearifan lokal yang merupakan cagar alam dan budaya di wilayah kaki Gunung Galunggung.

Leuweung Keusik terdapat kurang lebih 16 mata air yang menjadi sumber air buat kehidupan masyarakat, baik untuk pertanian maupun usaha perikanan warga.

Bila terjadi penambangan pasir secara sporadis akan mengakibatkan rusaknya daerah resapan dan kerusakan pasca penggalian menjadi tanggung jawab siapa pemulihannya nanti kawasan tersebut.

“Sumber air dari mata air alam yang mengalir dari Gunung Galunggung potensinya sangat besar.”

“Untuk dikembangkan oleh pemerintah di bidang pangan yakni pertanian dan perikanan, bahkan bisa dijadikan sebagai kawasan Minapolitan atau kawasan pertanian dan perikanan terpadu,” kata Ali Rasyid.

Bahkan di wilayah Gunung Galunggung ada destinasi wisata air panas nCitiis yang dikembangkan oleh masyarakat melalui Bumdes.

Bila pemerintah serius menanganinya akan berpotensi sebagai PAD yang besar di sektor Pariwisata.

Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur bersama Kepala Dinas ESDM meninjau ke lapangan, tapi datang ke lapangan saja tidak cukup.

Harus ada tindakan nyata yang bisa membuat masyarakat tenang dan kembali tersenyum.

“Kami mohon jangan bermain-main kata dengan rakyat dengan mengeluarkan pernyataan dihentikan sementara.”

“Harusnya dihentikan secara total, kami tidak ingin terjadi ada pertumpahan darah kembali di sana, jangan sampai ada benturan antar masyarakat, aparat dan pengusaha,”ucap Ali Rasyid.

Sejak adanya UU No.3 tahun 2020, kewenangan ijin penambangan tersebut diambil alih oleh pusat yakni Kementerian ESDM.

Ia meminta Gubernur Jawa Barat dan Dinas ESDM Jabar untuk tetap bertanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM supaya membatalkan, mencabut ijin yang sudah dikeluarkan.

“Dan meminta kepada Kementerian ESDM untuk meninjau ulang semua izin pertambangan yang ada di kawasan Gunung Galunggung,” seru Ali Rasyid. (Latif/Fajar)***

  • Bagikan