BIROKRASI

Bupati Tasikmalaya Jamin Warga Miskin Bisa Berobat Gratis, Meskipun BPJS BPI Nonaktif

×

Bupati Tasikmalaya Jamin Warga Miskin Bisa Berobat Gratis, Meskipun BPJS BPI Nonaktif

Sebarkan artikel ini
Berobat Gratis
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin memastikan bahwa warga miskin masih bisa berobat gratis meskipun status BPJS BPI-nya sudah tidak aktif. (Foto: kapol.id/Amin R. Iskandar)

KAPOL.ID – Banyak warga Kabupaten Tasikmalaya mengeluh tidak bisa berobat karena BPJS Penerima Bantuan Iuran (BPI) mereka mendadak tidak aktif. Atas keluhan tersebut, Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin memberi jaminan bahwa warga miskin tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

Cecep juga menekankan bahwa BPJS BPI tiba-tiba tidak aktif adalah dampak dari program ground checking atau verifikasi ulang pada 2025. Program tersebut melibatkan ratusan petugas, langsung terjun ke desa-desa.

Ground checking itu melibatkan 351 petugas, artinya satu desa satu orang petugas. Mereka yang melakukan pengecekan, turun ke lapangan berkoordinasi dengan aparat desa. Petugasnya juga hasil proses seleksi, sehingga hasil verifikasinya dapat dipercaya,” ujar Cecep, Rabu (4/2/2026).

Setelah proses ground checking selesai, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kemudian melaporkan data ke Kementerian Sosial. Tentu ada proses perbaikan data secara berkala.

Dalam proses pendataan tersebut terdapat kategorisasinya. Mereka yang masuk pada kategori desil 1 hingga 5, kelompok ekonomi terbawah, tetap menjadi prioritas penerima jaminan kesehatan BPJS PBI.

Sekalipun demikian, Cecep tidak menampik kalau ada kemungkinan terjadi perbedaan atau deviasi dalam hasil pendataan. Tetapi itu menjadi biasa jika secara statistik kesalahannya di bawah dari lima persen.

“Secara statistik kan masih bisa mentolelir kalau deviasi datanya tidak terlalu besar, di bawah lima persen. Tapi jika terlalu besar, maka perlu evaluasi ulang,” lanjut Cecep.

Masalahnya, bagi Cecep, pendataan kependudukan di desa-desa mayoritas masih berbasis manual. Untuk itu, ke depan penting adanya proses digitalisasi data kependudukan yang terpadu di setiap desa.

“Nah, melalui digitalisasi itu aparat desa mengupdate data kependudukan secara berkala, untuk memastikan perubahannya berdasarkan angka kelahiran, kematian, hingga kondisi sosial ekonominya. Kalau masih ada kekeliruan, tentu akan kami sempurnakan lagi,” tandas Cecep.

Support  KAPOL with subscribe, like, share, and comment

Youtube : https://www.youtube.com/c/kapoltv

Portal Web : https://kapol.tv/
Portal Berita : https://kapol.id/
Facebook : https://www.facebook.com/kabar.pol
Twiter : https://twitter.com/kapoltv