DOB Tasela, Dewan Provinsi Jangan Diam

  • Bagikan
Haris Somantri.*

KAPOL.ID –
Tidak masuknya DOB Tasela dalam paripurna DPRD Provinsi Jabar 2021 sehingga keduluan Indramayu Barat (Inbar) mengundang sejumlah pertanyaan.

Salah satunya Anggota DPRD Komisi III Kab. Tasikmalaya dari Fraksi Gerinda Haris Somantri mempertanyakan DPRD Provinsi Jabar terutama dari Tasela.

Sejatinya kata Haris, dewan provinsi pemilihan dapil 15 (Kab/Kota Tasikmalaya) jangan diam.

Lebih proaktif memperjuangkan dengan sesama dewan provinsi lainnya supaya diparipurnakan.

“Harusnya DOB Tasela bersamaan dengan Inbar ditetapkan GubernurJabar untuk diajukan ke Kemendagri. Nyatanya tidak masuk,” jelas Haris heran.

Dia menambahkan, pihaknya sempat masuk dalam pansus DOB Tasela bersama Bupati Tasikmalaya secara prosedur pemekaran telah selesai.

Bahkan Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto siap mengucurkan anggaran Rp 7,5 miliar untuk percepatan pemekaran DOB Tasela.

Pihaknya telah mendengar prosedur administrasi pemekaran DOB Tasela sedang disempurnakan Pemkab Tasikmalaya untuk dikirim ke Pemprov. Jabar.

“Kita berharap Anggota DPRD Provinsi lebih proaktif lagi memperjuangkan pemekaran DOB Tasela tahun 2021 bisa diparipurnakan, dan mendapat persetujuan dari gubernur,” jelas Haris.

Paling tidak, lanjut dia, pengajuan dan penetapan pemekaran DOB Tasela oleh Gubernur Jabar akan bersamaan dengan Inbar.

Terpisah, Ketua Presidium DOB Tasela Drs. Asep Rahmat menjelaskan kajian kapasitas daerah (Kapasda) sudah di dilakukan oleh UNPAD.

Juga sudah mendapat persetujuan dari Ketua DPRD dan Bupati Tasikmalaya.

“Peran dewan provinsi sejatinya bisa membantu mempercepat pemekaran, selama ini supportnya bisa dikatakan tidak ada,” tandas Asep.

Hanya saja kata Asep, proses persyaratan adiministrasi masih terus dilakukan penyempurnaan di kabupaten belum berproses di provinsi.

“Harapan persyaratan pengajuan DOB Tasela bisa selesai di provinsi tahun 2021,” harap Asep.***

  • Bagikan