DPMPTSP Sumedang: Implementasi SOS-RBA, Regulasi dari Pusat Belum Diperinci ke Daerah

  • Bagikan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, Asep Uus Ruspandi.

“Masih ada kendala dalam pendaftaran perijinan melalui OSS-RBA”

KAPOL.ID – Implementasi Online Single Submission (OSS) berbasis risiko atau Risk Based Approach (RBA) dinilai ribet oleh sejumlah pelaku usaha di Sumedang.

Menjawab keluhan para pelaku usaha tersebut, Pemkab Sumedang bersikap.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, Asep Uus Ruspandi membenarkan terkait masih ada kendala dalam pendaftaran perizinan melalui OSS-RBA.

Khususnya, kata dia, soal peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Namun, kendala tersebut, sudah dibahas dan berproses yang juga disikapi DPRD Sumedang.

“Kemarin, kami sudah membahas terkait itu dengan DPRD Sumedang dan akan segera membuat Raperda,” ucapnya.

Menurut dia, jika Perda soal itu sudah jadi, maka perizinan usaha akan lebih mudah dan cepat.

Diupayakan, kata Asep Uus, kemudahannya itu akan seperti membuat IMB.

“Ya, hanya beberapa menit saja dan bisa cepat keluar. Khusus soal pembuatan PBG, mudah-mudahan perda-nya bisa ditetapkan paling tidak bulan Desember 202,” ucap dia.

Sehingga, akan menjadi solusi terhadap kendala yang dialami para pelaku usaha.

“Terkait pendaftaran perizinan melalui online, Sumber Daya Manusia (SDM) di kita (Pemkab Sumedang) tak ada kendala,” katanya.

Sebenarnya, itu bentuk pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang dinilai positif sebagai upaya mendorong perbaikan iklim usaha.

Namun, regulasi dari pusat pada saat ada UU Cipta Kerja, belum diperinci atau Break Down ke masing-masing daerah.

“Itu, bukan hanya di Sumedang saja, tapi dirasakan juga di seluruh kabupaten kota yang lain. Justru, Sumedang malah sedikit lebih maju. Karena Raperdanya sudah dirancang,” ujar dia.

Ia berharap agar para pelaku usaha untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

“Pengusaha yang melakukan LKPM di Sumedang, masih didominasi mereka (pelaku usaha) katagori besar saja,” katanya.

Pihaknya terus membimbing beberapa pelaku usaha yang asetnya memang masih terbatas.

“Itu, menjadi tugas kami untuk mengawal dan membimbing mereka secara teknis. Tujuannya, agar tak berkesan proses perizinan itu sulit, yang justru sebenarnya terbilang mudah,” ujarnya.

Salah satu pengusaha di Sumedang, Ajie berharap solusi dari pemda segera terealisasi.

“Pendaftaran perijinan secara online memang masih barang baru. Seharusnya, ada solusi seperti secara manual tetap jalan, secara online terus disosialisasikan agar semua pihak paham,” katanya.

Jika terus menerus pulang pergi ke pemda, memakan waktu sementara perijinan tak kunjung keluar.

“Menyita waktu, tenaga dan pikiran bahkan materi. Karena, kami tak henti pulang dan pergi ke pemda dan terus bertanya-tanya soal proses pendaftaran perijinan melaui online,” ucapnya. ***

  • Bagikan