KAPOL.ID – Konsorsium NGO, dewan, praktisi hukum, dan aktivis pemerhati perempuan mengkritisi kepemimpinan Bupati Cianjur, Herman Suherman dan Wakil Bupati Tb Mulyana Syahrudin, dalam sebuah diskusi rutin yang digelar di Kantor LBH Cianjur.
Banyak hal yang dibahas dan dikritisi oleh peserta, mulai dari persoalan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, pedagang pasar induk, hingga persoalan buruh migran.
Praktisi hukum, Unang Margana mengatakan kebijakan pemerintahan BHS-TBM, dalam prakteknya lebih berorientasi kepada kepentingan politik 2024, sehingga dalam pelaksanaan programnya ada kesan diskriminatif.
“Program Desa Manjur harus dievaluasi dari sisi waktu pelaksanaan seminggu 3 kali yang kurang efektif,” ujar Unang, Minggu (17/7/2022) di Cianjur.
Diskusi Rutin Bulanan (DRB) yang digelar oleh Konsorsium NGO Cianjur ini juga menghadirkan ketua Fraksi Gerindra Prasetyo yang menjadi pembicara.
Prasetyo menggarisbawahi aspek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang posturnya masih belum memihak kepada kepentingan masyarakat.
Diskusi ini dalam rangka mengisi Hari Jadi Cianjur (HJC) ke-345 ini juga menghadirkan aktivis perempuan, Lilis Nuraeni, yang menyampaikan kondisi pendidikan di Cianjur, baik secara kualitatif dan kuantitatif harus lebih dioptimalkan.
“Nasib buruh migran, khususnya perempuan, harus dilindungi baik secara ekonomi, hukum, dan politik,” ucapnya.
Pemerhati buruh migran lainnya, Ali Hildan, mengatakan bahwa penataan tenaga kerja masih semrawut khususnya dalam negeri.
“Pemkab juga seperti kurang peduli terhadap warga Cianjur yang notabene menjadi pegawai buruh migran pahlawan devisa,” katanya.
Ketua Institut Cianjur, Ridwan Mubarak, mengkritisi Pemerintahan HS-TBM dalam mengelola Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Ia menilai dari beberapa kegiatan kecenderungan adanya dugaan penyimpangan kekuasaan.
Ketua YLBH Cianjur Ubun Burhanudin mengatakan kegiatan diskusi yang keempat ini, merupakan bagian dari pendidikan hukum dan politik bagi masyarakat.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Baleglit PDIP CianjurHeri Firmansyah yang mengatakan pemerintahan HS-TBM, sudah menjalankan tupoksinya sesuai dengan RJPMD, akan tetapi ditengah situasi pemulihan ekonomi pasca covid perlu waktu dan singkronisasi dukungan semua pihak. ***
