SUMEDANG, KAPOL – Mandegnya pembangunan Jalan Burujul-Sanca memicu reaksi keras dari unsur Forkopimcam Buahdua. Menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat, Camat Buahdua, H. Kiki Hakiki, bersama jajaran Kapolsek dan Danramil mengambil langkah responsif dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna mengurai benang kusut permasalahan finansial proyek tersebut.
Rakor yang digelar pada Rabu (29/4) melalui sambungan video conference ini menghadirkan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.3 Jawa Barat. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral pimpinan wilayah dalam meredam keresahan warga di Desa Gendereh dan Desa Ciawitali.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap fakta mengenai kendala utama operasional di lapangan. Camat Kiki mengungkapkan bahwa proyek strategis senilai total Rp 36 miliar tersebut ternyata baru teralokasi sebesar 14 persen, yang merupakan uang muka.
“Berdasarkan penjelasan pihak PPK, dari total nilai Rp 36 miliar, yang terbayarkan baru 14 persen untuk uang muka. Sisanya, sekitar Rp 31 miliar, masih dalam proses tunggu,” ujar Kiki dengan nada tegas usai pertemuan.
Kiki menekankan bahwa transparansi ini sangat penting agar tidak terjadi disinformasi di tengah masyarakat. Selama ini, unsur Forkopimcam kerap menjadi sasaran kekecewaan warga karena dianggap pasif terhadap berhentinya aktivitas alat berat di lokasi proyek.
Camat Buahdua beserta Kapolsek dan Danramil Buahdua sangat berharap agar pihak kementerian terkait segera menuntaskan proses administrasi finansial. Forkopincam mendesak agar segera ada langkah stategis dari pihak PPK dan Kontraktor utama supaya pembangunan jalan burujul – sanca terselesaikan sesuai rencana awal agar pembangunan jalan ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami di Forkopimcam terus berkomunikasi intensif dengan para stakeholder. Kami minta pihak PPK segera memberikan kepastian agar alat berat kembali bekerja dan kegaduhan ini berakhir,” tambahnya.
Selain masalah anggaran dari pusat, proyek ini juga dibayangi konflik internal antara kontraktor utama, PT LI JESIN, dengan para mitra kerja serta supplier di lapangan. Menanggapi hal tersebut, Forkopimcam mengimbau agar para pihak mengedepankan jalur musyawarah.
“Kami menyarankan agar permasalahan dengan supplier dan subkontraktor diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat. Fokus utama kita adalah bagaimana pembangunan ini berjalan lancar tanpa hambatan sosial maupun teknis,” pungkas Kiki.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap langkah taktis yang diambil Forkopimcam Buahdua dapat segera membuahkan hasil nyata di lapangan agar akses transportasi warga tidak lagi terhambat. (Guh***
