Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren; Tiga Alasan dan Tiga Isi

  • Bagikan
Asop Sopiudin, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya. (Foto: kapol.id/Amin R. Iskandar)

KAPOL.ID—Kabupaten Tasikmalaya segera memiliki Perda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. DPRD sedang membahas Ranperdanya, sebagai usulan inisiatif DPRD melalui Komisi IV.

Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren telah ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (20/0/2021). Di mana semua fraksi menyatakan sepakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asop Sopiudin mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga hal yang melatar belakangi munculnya Ranperda tersebut. Pertama, faktor sosiologis.

“Secara sosiologis kan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ini kearifan lokalnya menyelenggarakan pendidikan berdasarkan keinginan masyarakat. Maka pesantren tumbuh di Tasikmalaya karena penduduknya religius,” Asop menerangkan.

Alasan kedua, lanjut Asop, kenyataan sosiologis itu perlu dorongan dan naungan pemerintah. Toh pondok pesantren sudah memberikan kontribusi sangat luar biasa terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara; baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan.

Ketiga, secara yuridis, pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat sudah menerbitkan regulasinya. Mulai dari Undang-undang tentang Pesantren, kemudian Perpres No 18 tentang Pendanaan Pesantren dan Perda Provinsi tentang Pesantren.

“Masa iya sih di Kabupaten Tasikmalaya yang nyata-nyata religiug tidak menyambut? Artinya, ini gayung bersambut. Kulturnya mendukung, regulasi dari pusat hingga provinsi juga ada. Tentu DPRD harus peka terhadap kondisi publik yang ada di Kabupaten Tasikmalaya,” lanjutnya.

Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren sendiri, kata Asop, akan mengatur tiga hal. Pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan. Kedua, pesantren sebagai lembaga dakwah. Ketiga, pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

“Tentu termasuk kesejahteraan pengelola pondok pesantren juga diatur. Kan sudah keluar Perpres 18 tahun 2021. Karena itu pemerintah daerah harus menyediakan dana abadi untuk pondok pesantren. Mau atau tidak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya seperti itu? Kan sudah menjadi perintah Undang-undang,” Asop menandaskan.

  • Bagikan